JAKARTA, BALIPOST.com – Sebelum mengambil sikap mengenai posisi PDIP pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, DPP PDI Perjuangan masih mendengarkan aspirasi akar rumput.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, penting fungsi pengawasan untuk mengontrol jalannya pemerintahan demi negara yang lebih baik lagi ke depan.
“Bagaimana sikap PDI Perjuangan, kami belum memutuskan hal itu karena menyangkut hal yang sangat strategis. Kami mendengarkan bagaimana anak ranting, ranting, PAC, DPC, masukan arus bawah karena PDI Perjuangan adalah Partai yang dibangun dari kekuatan arus bawah itu,” kata Hasto di Gedung Galeri Nasional, Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Senin (13/5).
Menurutnya, tatanan sistem pemerintahan yang baik harus dibangun melalui pengawasan yang kuat. Untuk itu, pentingnya suatu hukum check and balance.
“Pentingnya fungsi-fungsi di dalam teori politik ada yang berada di dalam pemerintahan, ada yang berada di luar pemerintahan,” ujarnya.
Politisi asal Yogyakarta ini menyampaikan dalam teori politik pentingnya fungsi pemerintahan dan di luar pemerintahan menjalankan fungsi-fungsi penyeimbang. Dengan begitu, representasi dari rakyat itu betul-betul terwakili.
Hasto juga menyampaikan bagaimana sikap PDI Perjuangan di pemerintahan selanjutnya akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang keempat pada akhir bulan ini.
“Apakah sikap PDI Perjuangan terkait dengan berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan? Nanti kami akan mencermati seluruh dinamika termasuk pembahasan di dalam Rakernas, karena nanti ada komisi sikap politik yang akan membahas setelah mendengarkan masukan-masukan dari DPD Partai,” tegas Hasto.
“Dari situlah kami akan formulasikan sikap politik termasuk bagaimana pemerintahan ke depan harus disikapi oleh PDI Perjuangan,” sambungnya. (Kmb/Balipost)
