DENPASAR, BALIPOST.com – Pesta Kesenian Bali (PKB) menjadi ajang para seniman berkreativitas dan berinovasi dalam pengembangan seni dan budaya. Bahkan, para seniman diberikan penghargaan oleh Pemerintah Provinsi Bali sebagai bentuk apresiasi telah melestarikan dan mengembangkan seni budaya Bali.
Hanya saja, penghargaan yang diberikan dinilai belum transparan. Ini pun disesalkan oleh sebagian seniman yang telah bertahun-tahun berperan dalam pelestarian dan pengembangan seni dan budaya Bali.
Ketua Paguyuban Peduli Drama Gong Lawas, A.A. Gede Oka Aryana, S.H., M.Kn., mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi Bali yang telah peduli kepada para seniman dalam bentuk penghargaan. Kendati demikian, pihaknya berharap agar penghargaan seni yang diberikan benar-benar bisa diberikan kepada para seniman berdasarkan pengabdian dalam melestarikan seni budaya Bali. Bukan berdasarkan faktor kedekatan, pesanan apalagi permintaan dari mereka yang dekat dengan kekuasaan.
“Karena disinyalir dan patut diduga proses pemberian penghargaan kepada para seniman itu saat ini terkesan hanya ‘pura-pura’ dan tidak transparan. Proses tersebut berjalan seperti biasanya, tapi sudah di-seting dan orang atau calonnya sudah ada,” ujar Agung Aryana yang berprofesi sebagai notaris ini, Senin (10/6).
Melihat fenomena ini, Agung Aryana berharap Disbud Bali sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melestarikan dan mengembangkan seni budaya Bali agar tetap berkomitmen menjalankan fungsinya dengan baik. Karena di sinilah tempatnya para seniman budaya Bali untuk mengadu, memberikan saran atau pendapat, dan menaruh harapan besar agar seni budaya Bali tetap ajeg. Jangan sampai fungsinya tersebut melemah.
Kata dia, harus bekerja keras dan berani tegas dalam memohon anggaran kepada Pemda Bali untuk menopang tugasnya dalam melestarikan seni budaya Bali.
Sebab, lanjut Agung Aryana, tugas pokok yang mulia tersebut tidak akan bisa jalan tanpa dibarengi dengan sarana prasarana dan anggaran yang memadai. Jangan sampai pos anggaran yang seharusnya diperoleh oleh Disbud Bali dari tahun ke tahun menurun yang harus seharusnya mengalami peningkatan. Hal ini sangat berdampak besar terhadap upaya pelestarian seni dan budaya Bali. “Pada akhirnya para seniman budayalah yang akan dikorbankan. Pemerintah selalu berharap agar karya cipta seni tersebut berkualitas, akan tetapi reward atau penghargaan yang diberikan kepada seniman selalu dikurangi dan dipangkas,” tegasnya.
Padahal, lanjut Agung Aryana bahwa pelaksanaan PKB didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2006. Dimana, anggarannya semestinya bersumber dari APBD Provinsi Bali. “Kami sangat kecewa anggaran PKB tahun ini dipangkas tanpa alasan yang jelas dan tak diterima logika. Untuk itu kami mohon kepada anggota DPRD Provinsi Bali untuk mengawal anggaran tersebut, sehingga tujuan dari Pemda Bali untuk melestarikan seni budaya Bali bisa berjalan dan terwujud. Sebab, dengan anggaran yang terus dipangkas seniman Bali yang tulus ngayah merasa selalu dikorbankan,” tandasnya.
Kadisbud Bali, I Gede Arya Sugiartha, memgakui bahwa anggaran PKB tahun ini mengalami penurunan, yaitu hanya Rp6 miliar. Dimana, PKB tahun 2023 lalu yang besarannya mencapai Rp10 miliar. Meskipun demikian, tidak mengurangi makna dari PKB tersebut. Hanya saja beberapa item atau fasilitas tidak digunakan.
Terkait tidak transparannya pemberian penghargaan seni kepada para pengabdi seni, Arya Sugiartha menegaskan bahwa telah dilakukan sesuai dengan proses dan presedur yang berlaku. Bahkan, timnya telah dibentuk yang diketuai oleh Prof. Dibya. Seniman yang dapat penghargaan telah diverifikasi secara administratif oleh tim. “Penghargaan itu (Adhi Suwaka Nugraha,red) memang rebutan, dan saya secara pribadi tidak tahu siapa yang dapat. Bahkan, yang diajukan saja saya tidak tahu, karena sudah ada timnya yang melakukan verifikasi,” tegasnya. (Ketut Winata/balipost)
