DENPASAR, BALIPOST.com – Proyek pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali yang berlokasi di Desa Pegayaman, Sukasada, Buleleng hampir rampung. Progresnya telah mencapai 98 persen. Sisanya diproyeksikan selesai pada akhir Juni.
Menara pemancar setinggi 40 meter kini sudah berfungsi dan digunakan oleh Kodam IX/Udayana untuk pengamanan teritorial serta komunikasi sejak pelaksanaan World Water Forum (WWF) ke-10 pada 18 Mei 2024 lalu. Meskipun demikian, kawasan ini masih perlu disempurnakan dengan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.
Gubernur Bali periode 2018-223, Dr. Ir. Wayan Koster, M.M., menyempatkan diri mengunjungi Turyapada Tower, Minggu (9/6). Ia memantau langsung perkembangan pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0. Dalam kunjungannya yang telah mendapat izin dari Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, Koster mendapatkan penjelasan dari pihak pelaksana, yaitu Utama Karya bahwa kontrak pembangunan berakhir pada 4 Juli 2024.
Wayan Koster, mengatakan diwujudkannya Turyapada Tower ini merupakan upaya untuk mendongkrak daya saing daerah, mempercepat laju perekonomian, juga kedepannya menjadi objek wisata baru dan sumber pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Bali dan Kabupaten Buleleng.
Turyapada Tower yang berdiri megah di atas perbukitan Desa Pegayaman ini digadang-gadang menjadi destinasi wisata terpadu baru di Bali dengan membawa konsep bangunan green building yang mencerminkan hubungan alam dan kebudayaan Bali serta terbagi atas 6 zona. Diantaranya l, zona edukasi, zona komunal, zona komersial (UMKM), zona rekreatif, zona pengelola, dan zona perkebunan. Selain menjadi ikon wisata, kehadiran Menara Turyapada juga akan mengoptimalkan siaran TV digital dengan jangkauan 80% wilayah Buleleng, Jembrana, hingga Karangasem.
Bahkan, menurut Koster, Turyapada Tower ini akan menjadi tower ikonik pertama di Indonesia dan daya tarik pariwisata berkelas internasional. Apalagi, Turyapada Tower dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti puncak tower sebagai pemancar siaran tv digital, telekomunikasi seluler, dan internet, badan tower sebagai wahana edukasi berupa planetarium, skywalk, restoran putar 360 derajat, dan jembatan kaca. Pedestrian tower berfungsi sebagai penunjang seperti wisata konvensi, laboratorium pendidikan, dan Museum Keunggulan Kebudayaan Bali dalam berkomunikasi, memanfaatkan teknologi yang diciptakan dan di adopsi di masing-masing era peradaban.
“Menara Turyapada yang dibangun ini memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai pemancar sinyal digital dan sebagai tempat wisata. Selain kualitas bangunan, estetika dari menara ini juga menjadi perhatian agar kelak wisatawan memiliki rasa aman dan nyaman saat berkunjung Turyapada Tower,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.
Koster mengimbau DPRD untuk memprioritaskan anggaran sebesar lebih dari Rp260 miliar pada tahun 2025, agar proyek ini bisa beroperasi penuh pada tahun 2026. Apalagi, dikatakan Pemprov Bali telah membentuk UPT dan menjalin kerjasama dengan profesional untuk mengelola kawasan ini secara optimal, dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah dari pajak hotel dan restoran.
Turyapada Tower KBS 6.0 diharapkan menjadi destinasi wisata utama di Bali dengan tinggi menara mencapai 96 meter dan pemancar setinggi 60 meter. Dari sini, pengunjung bisa menikmati pemandangan indah seperti Danau Beratan, Buyan, Tamblingan, serta pantai yang membentang dari Jembrana hingga Karangasem. Fasilitas yang akan dibangun meliputi planetarium, restoran putar statis, jembatan kaca, ruang pertemuan, konvensi, museum, perpustakaan, glamping, dan tempat wisata lainnya.
Wayan Koster juga menekankan pentingnya kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Infrastruktur jalan dua arah direncanakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan perkembangan kawasan ini.
Total lahan yang digunakan untuk proyek ini adalah lebih dari 4 hektare, dengan 1 hektare diantaranya untuk area parkir. Kawasan ini juga akan dikembangkan menjadi kawasan konservasi. Wayan Koster berencana untuk berdiskusi dengan DPRD dan kepala desa agar masyarakat setempat tidak menjual lahan mereka dan bisa menikmati manfaat dari kawasan ini. (Ketut Winata/balipost)
