SINGARAJA, BALIPOST.com – Seluruh pimpinan partai politik (Parpol) di Buleleng menyelenggarakan pertemuan pada Rabu (12/6) petang di Kawasan Lovina. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buleleng ini membahas komunikasi politik dan menjaga stabilitas politik menjelang Pilkada 2024.
Pertemuan elit partai itupun untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat jika situasi politik di Buleleng sangat kondusif. Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna menjelaskan pertemuan ini sebagai bentuk silaturahmi antarsesama partai usai perhelatan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden yang berlangsung April lalu.
“Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengapresiasi pelaksanaan Pemilu yang berjalan lancar, bukan untuk membahas pembentukan koalisi. Kita memberikan contoh ke masyarakat, jika pimpinan partai tidak ada perpecahan usai Pemilu,” terang Politisi asal Tejakula ini.
Gede Supriatna, menjelaskan bahwa selain membangun hubungan antar partai politik, pertemuan juga membahas persiapan pelantikan anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 yang akan dilakukan pada Agustus mendatang. Hal ini meliputi pembentukan alat kelengkapan dewan untuk memastikan kelancaran proses kerja di Dewan Buleleng.
Sementara itu, Kapolres Buleleng, AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi, turut mengapresiasi upaya semua parpol dalam menjaga keamanan dan stabilitas selama Pemilu. Pihaknya pun mengajak parpol untuk mempertahankan suasana kondusif menjelang Pilkada.
“Nanti juga kita upayakan untuk pilkada agar semua lancar. Jadi momentum silaturahmi dengan semua parpol bisa terbangun suasana kondusif dan tidak ada perpecahan,” terang Kapolres Widwan.
Sementara itu, dalam menghadapi potensi konflik Pilkada, Polres Buleleng akan melakukan pemetaan daerah rawan konflik dan berkoordinasi dengan pengurus partai untuk mengawasi proses Pilkada. Mereka juga siap bertindak jika terjadi pelanggaran hukum dalam tahapan Pilkada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Polres Buleleng akan melakukan pemetaan daerah rawan konflik Pilkada. Namun sejauh ini, kerawanan konflik Pemilu lalu hanya terletak pada demografi wilayah,” tandas Widwan. (Nyoman Yudha/balipost)
