DENPASAR, BALIPOST.com – Bali di persimpangan. Tumpukan investasi menimbulkan masalah sosial budaya dan kependudukan. Tata ruang hancur. Bali pun diingatkan jangan sampai terlambat mengambil langkah penyelamatan.
Pandangan itu disuarakan Tjokorda Gede Agung, mewakili para rekannya legislator Bali saat pemandangan umum seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna ke-12 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024, Senin (24/6). Di pengujung masa jabatan DPRD Bali hasil Pemilu legislatif menyuarakan pentingnya Bali memiliki peta jalan untuk mengawal Bali.
‘’Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045 hendaknya mampu mengurai berbagai permasalahan serius Bali. Jangan sampai terlambat melakukan penyelamatan Bali,’’ ujarnya.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan beban serius dan mendesak di Bali harus diurai sedini mungkin. Baik itu terkait dengan masalah sosial budaya, tata ruang dan mewujudkan konektivitas pembangunan Bali. ‘’Pemerintah kabupaten/kota dan Bali hendaknya satu visi menjaga Bali. Kini DPRD Bali bersama eksekutif tengah menggodok Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045. Penyusunan Ranperda ini mempunyai nilai strategis dalam perencanaan pembangunan daerah Bali ke depan,’’ ujarnya.
Para legislator Bali juga berharap program jangka panjang Bali yang selama ini mengacu pada visi-misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali hendaknya bisa mengantarkan Bali menuju Bali hijau dan tangguh.
Untuk itu, kata dia, salah satunya agar pembangunan infrastruktur terkoneksi di Bali bisa diwujudkan. Ini untuk mengatasi berbagai macam permasalahan di Bali, mengatur masalah kesehatan, pendidikan, dan perekonomian, indeks pembangunan manusia (IPM), pendapatan domestik regional bruto masyarakat, kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan, dan ketersedian lapangan kerja.
Di samping juga masalah sosial, adat, budaya, program pengembangan pariwisata Provinsi Bali ke depan agar dipersiapkan melalui pendekatan pariwisata berkualitas, dan secara bertahap dicegah masuknya potensi wisatawan yang justru menimbulkan banyak masalah di Bali.
Ia mengingatkan pemerintah Bali segera mengurai isu-isu strategis daerah Bali yang ada. Menurutnya sektor pendidikan, kesehatan, perekonomian, indeks pembangunan manusia (IPM), pendapatan domestik regional bruto masyarakat, kemiskinan dan pengangguran mendapat penanganan serius. Selain itu, ketenagakerjaan, dan ketersediaan lapangan kerja.
Di samping juga masalah sosial, adat, budaya, program pengembangan pariwisata Provinsi Bali ke depan agar dipersiapkan melalui pendekatan pariwisata berkualitas, dan secara bertahap dicegah masuknya potensi wisatawan yang justru menimbulkan banyak masalah di Bali.
Masalah sumber daya alam, rawan bencana alam, pangan, dalam rangka mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar penduduk agar disusun program infrastruktur yang terkoneksi di seluruh Bali. Begitu juga dengan permukiman, pelayanan birokrasi, perhelatan politik, gangguan keamanan, serta kemacetan lalu lintas. Mengingat bahwa sudah semakin padat dan sesaknya yang menimbulkan kemacetan parah di Bali Selatan, agar pembangunan infrastruktur antara lain pelabuhan Celukan Bawang, dan infrastruktur lainnya baik di darat, laut, dan udara di Kabupaten Buleleng segera diwujudkan.
Masalah lainnya, yakni terkait parkir di tempat pelayanan publik, polusi, cuaca ekstrem, dan program penanganan sampah agar dirancang pendekatan penanganan dari hulu sampai dengan hilir secara komprehensif. Begitu juga dengan sumber energi bersih, krisis air bersih, dan sebagainya, yang terakumulasi berdampak pada keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Apalagi, Daerah Provinsi Bali adalah daerah kepulauan dapat melakukan strategi percepatan pembangunan daerah dengan memprioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Selain itu, pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Bali mewujudkan visi “Bali Dwipa Jaya: Bali Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera dan Berkelanjutan” agar tetap berpijak pada budaya lokal Bali. Dalam visi tersebut disarankan untuk ada penambahan frase “Bali Dwipa Jaya Dengan Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan Menuju Bali Era Baru, Mewujudkan Bali Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera dan Berkelanjutan”. (Ketut Winata/balipost)
