DENPASAR, BALIPOST.com – Untuk mencegah Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat ke luar negeri secara nonprosedural, pihak desa diminta turut berperan mendata warganya.
Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa Dan Timur Tengah BP2MI, Irjen Pol. I Ketut Suardana, Kamis (27/6) mengatakan, calon PMI diharapkan berangkat dengan prosedur yang benar. “Memang ada yang berangkat secara nonprosedural maka perlu dicegah oleh semua pihak,” ujarnya.
Ia mengajak kepala desa turut berperan mencegah terhadap warga yang belum banyak tahu prosedur bekerja di luar negeri. Untuk itu, perlu sosialisasi sehingga perangkat desa bisa memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar selalu mengikuti prosedur yang benar dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Selain berangkat mengikuti prosedur, ia berharap PMI yang akan bekerja ke luar negeri mempunyai kompetensi dan kualifikasi sehingga siap dan unggul.
Sementara itu, Gianyar sebagai salah satu kabupaten yang cukup banyak memiliki PMI lewat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, Ida Ayu Ketut Surya Adnyani mengatakan, informasi prosedur bekerja di luar negeri merupakan informasi penting. Ia pun menilai perlu disosialisasikan secara masif agar mencegah PMI ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Disampaikannya, pada 2023, pihaknya mendata sebanyak 1.046 orang merupakan PMI. Ia pun mengakui ada PMI yang berangkat tidak sesuai prosedur. “Dan kami sudah sosialisasu ke SMA/SMK dan kader PKK,” ungkapnya.
Menurutnya, desa adalah tonggak sebagai penjaga paling bawah memiliki peran yang besar. “Rekomendasi yang diberikan agar dicek betul betul apakah sudah sesuai atau tidak berangkatnya,” imbuhnya. (Citta Maya/balipost)
