SINGARAJA, BALIPOST.com – Pembangunan bandara baru di Bali Utara dijadikan janji politik oleh beberapa kandidat yang akan maju di Pilkada Buleleng. Hal ini terbukti dengan adanya sejumlah kandidat bakal calon yang menawarkan pembangunan bandara baru melalui media baliho di ruas-ruas jalan protokol di Kota Singaraja.
Sontak keberadaan sejumlah baliho dan banner itupun menjadi pembahasan hangat dalam diskusi politik yang dilaksanakan oleh Komunitas Jurnalis Buleleng pada Kamis (27/6). Sejumlah kandidat dan tokoh politik hadir dalam kegiatan tahunan ini.
Salah satu tokoh masyarakat Buleleng, Made Suyasa mengatakan bertahun-tahun isu bandara hanya sebatas janji manis politik. Namun saat sudah memegang jabatan, sampai saat ini belum ada langkah kongkrit dari para pemegang jabatan di daerah.
Padahal sejauh ini, masih banyak pekerjaan rumah yang harus memang digarap oleh pemerintah saat ini. “Kalau urusan bandara itu linier ke atas. Itu Pusat yang punya kewenangan. Lokasinya entah di mana hingga kini belum masyarakat ketahui. Kebanyakan dari calon-calon yang maju di pilkada hanya omong-omong saja,” sindirnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Bapilu Partai Demokrat Bali, Dewa Nyoman Sukrawan. Menurutnya, pembangunan bandara di Bali Utara ini harusnya memenuhi tiga aspek. Salah satunya, keberadaan investor yang akan membangun keberadaan bandara ini.
Dari sisi kewenangan itu ada di pemerintah pusat. Ada 3 hal yang harus dicermati. Pertama, ada tempatnya, ada investor dan ada izinnya. “Kalau izin saya rasa bupati hingga gubernur terdahulu sudah mengeluarkan izin, tetapi kenapa tidak dibangun? Karena terbentur oleh keberadaan investor. Siapa yang mau berinvestasi karena ini bandara komersil tidak bandara wajib yang dibangun oleh pemerintah. Karena komersil ini uangnya semua dari investor,” terangnya.
Pihaknya mengakui, pembangunan bandara baru ini pun merupakan sebuah keinginan yang nantinya bisa diwujudkan oleh pemerintah pusat. Hanya saja, kesiapan infrastruktur harus menjadi acuan dalam hal ini.
“Kalau Buleleng perlu memang keberadaan bandara itu, namun kita harus juga mempersiapkan infrastrukturnya dulu. Bagaimana dengan jalan, bagaimana kesiapan SDM kita, itu dulu. Selain itu, pembangunan ini juga tidak bisa disiapkan dalam waktu 2 bulan, ini juga butuh anggaran. Kalau itu sudah ada investor lebih nyaman untuk investasi. Jangan jadikan konsumsi politik untuk mempengaruhi masyarakat. Karena sangat riskan,” tutupnya. (Nyoman Yudha/balipost)
