DENPASAR, BALIPOST.com – Bali banyak dikritik karena banyak memiliki hotel dan fasilitas pariwisata namun PAD-nya kecil sekitar Rp 6,8 triliun. Angka ini mestinya bisa mencapai Rp 15 triliun. Banyak penerimaan pariwisata yang masih tercecer.
Daripada pemerintah pusat akan mengambil alih izin akomodasi pariwisata, kalangan pelaku pariwisata sista mendesak Bali segera memiliki Badan Otorita Pariwisata.
Hal itu terungkap pada Dialog Merah Putih Bali Era Baru, Rabu (11/9) di Warung Bali Coffee Jalan Veteran 63 Denpasar.
Pengamat ekonomi dan pariwisata Bali Viraguna Bagus Oka menilai masih banyak cara pemerintah menggali penerimaan di sektor pariwisata. Bali memiliki kelebihan dan dicari warga dunia.
Jika semua pendapatan konsekuen dilakukan secara transparan dia yakin Pemprov Bali bisa mendatangkan penerimaan Rp 15 triliun.
Kata kuncinya adalah terapkan one island management di bidang pariwisata sehingga tak saling menyalahkan.
Wacana diambil alihnya perizinan oleh pusat dan moratorium akomodasi pariwisata di Bali menimbulkan penolakan karena bisa mengurangi pendapatan kabupaten/kota.
Hal itu ditanggapi Ketua PHRI Badung, I Gusti Ngurah Rai Surjawijaya. Ia menilai wajar hal itu terjadi.
Makanya dia menyarankan wacana ini dilakukan kajian mendalam. Sebab yang terjadi di Bali saat ini adalah kelebihan pembangunan bukan overtourism.
Ketua Bali Business Club, Panudiana Kuhn juga heran Bali ini miskin PAD-nya padahal banyak punya akomodasi pariwisata.
Pendekatan One Single Submission meskipun menawarkan efisiensi dan transparansi, penting bagi Bali untuk memastikan bahwa pengalihan izin melalui sistem ini tetap mempertimbangkan karakteristik lokal dan kebutuhan khusus wilayah pariwisatanya. (Made Sueca/balipost)
