TABANAN, BALIPOST.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Tabanan berhasil menguasai seluruh kursi pimpinan di alat kelengkapan dewan (AKD) Tabanan periode 2024-2029. Delapan jabatan strategis tersebut disapu bersih oleh kader PDIP.
Penetapan nama-nama yang menduduki AKD dilakukan dalam rapat paripurna internal yang digelar pada Rabu (18/9), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, didampingi Wakil Ketua I, Made Asta Darma dan Wakil Ketua II, I Putu Juliastrawan. Hasilnya, seluruh posisi penting di komisi dan badan-badan yang ada di DPRD Tabanan dipercayakan kepada kader PDIP.
Dalam susunan AKD yang telah diumumkan, PDIP mengisi seluruh posisi ketua, wakil ketua, dan sekretaris di empat komisi. Komisi I diketuai oleh I Gusti Nyoman Omardani, komisi II oleh I Wayan Lara, komisi III oleh Anak Agung Nyoman Darma Putra, dan komisi IV oleh I Gusti Komang Wastana.
Posisi strategis lainnya seperti ketua badan pembentukan perda (bapemperda), ketua badan kehormatan, ketua badan anggaran (banggar), dan ketua badan musyawarah (bamus) juga dikuasai oleh PDIP. Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, secara otomatis juga memegang kendali atas banggar dan bamus.
Arnawa menyatakan bahwa pembentukan AKD dilakukan berdasarkan usulan masing-masing fraksi, namun keputusan akhir diambil melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. “Pembentukan AKD ini sudah dipertimbangkan matang-matang, dan nama-nama yang terpilih memiliki pengalaman yang sesuai dengan tugas di masing-masing posisi,” ungkap Arnawa, Kamis (19/9).
Meski PDIP mendominasi, fraksi-fraksi lain, termasuk Fraksi Golkar, mengaku legowo dengan keputusan tersebut. Sekretaris DPD II Golkar Tabanan yang juga Wakil Ketua DPRD Tabanan, I Made Asta Darma, menyatakan pihaknya menerima hasil ini sebagai bagian dari dinamika politik. “Tidak masalah, situasi politik saat ini memang begitu. Dengan perbedaan kursi yang ada, tidak ada yang bisa dipaksakan,” ujarnya.
PDIP sebagai partai penguasa dengan jumlah kursi mayoritas di DPRD Tabanan berhasil memperkuat posisinya melalui kendali penuh atas AKD. Meski demikian, fraksi-fraksi lain tetap diharapkan berperan dalam fungsi pengawasan dan legislasi, demi memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Tabanan berjalan dengan baik dan demokratis. (Puspawati/balipost)
