DENPASAR, BALIPOST.com – Masa kampanye Paslon Gubenur Bali dan wakil Gubenur Bali telah bergulir. Banyak pihak berharap para paslon mampu merancang dan menjabarkan rencana aksi penguatan ekonomi krama Bali dan SDM Bali. Kejelasan rencana aksi dua sektor ini akan menjamin tetap terjaganya Bali dengan identitas budayanya.
Pandangan itu dilontarkan Akademisi Ekonomi Pemban-
gunan Universitas Udayana Dr. Made Dwi Setyadhi Mustika, S.E., M.Si., Minggu (29/9).
Ia mengatakan, peta jalan ekonomi Bali sudah disusun sebagai implementasi transformasi ekonomi Indonesia, khususnya di Bali. Peta jalan tersebut menurutnya
terbagi dalam beberapa poin, yaitu diversifikasi ekonomi, meliputi pariwisata dan pertanian. “Yang mana dua sektor ini yang menjadi tumpuan ekonomi Bali,” ujarnya.
Kedua, paradigma dan tata kelola pariwisata diarahkan untuk mengutamakan kesehatan dan keamanan. Karena selama ini pariwisata yang menjadi sektor utama tumpuan ekonomi Bali, rawan dari ancaman keamanan dan kesehatan seperti kejadian pandemi Covid-19 yang membuat lumpuh ekonomi Bali.
Selain itu, pariwisata Bali saat ini diarahkan bertransformasi ke pariwisata hijau. Arah pengembangannya berupaya agar pariwisata ini terus berkelanjutan mengingat sumber daya alam pasti ada limitnya. “Jadi bagaimana pemerintahan ke depan mengarahkan pariwisata ini berkelanjutan melalui green tourism,” ujarnya.
Peta ekonomi Bali yang digunakan Gubernur Bali sebelumnya yang menggunakan ekonomi Kerthi Bali diharapkan tetap berjalan sesuai tujuannya yaitu dengan penguatan pilar ekonomi yang telah dimiliki. Sementara pilar ekonomi Bali yang lain yang termuat dalam ekonomi Kerthi Bali selama ini berfokus pada penguatan ekonomi digital.
Hal ini sah sah saja dilakukan mengingat ke depan adalah era digital. Namun penguatan ekonomi digital juga harus diselaraskan dengan penguatan SDM.
“Misalnya, upaya mengurangi tingkat pengangguran adalah dengan memberikan penguatan SDM di bidang digitalisasi karena ke depannya apapun itu akan berhubungan dengan digital sehingga ketika SDM-nya tidak memiliki kemampuan digitalisasi, dia akan tergilas dan berujung pada peningkatan jumlah pengangguran di Bali sehingga pemerintah harus berupaya meningkatkan kompetensi SDM untuk menyongsong transformasi digital ini,” ujarnya.
Penguatan SDM ini diakui juga telah selaras dengan upaya desa adat yang lebih fleksibel terhadap kewajiban krama desa adat. Agar penguatan secara ekonomi dari masing – masing krama dapat dilakukan krama itu sendiri tanpa harus meninggalkan kewajibannya di desa adat. Dengan demikian menurutnya antara kewajiban di desa adat dan penguatan ekonomi krama desa dapat berjalan beriringan.
Kekuatan itu yaitu SDM, pariwisata berkelanjutan dan pertanian diharapkan dapat disokong dari Pungutan Wisatawan Asing. Mengingat saat ini belum ada roadmap yang jelas terkait penggunaan PWA, ia berharap pemerintahan selanjutnya dapat mulai memikirkan PWA ini untuk penguatan SDM yang ada di desa adat dan penguatan pariwisata berkelanjutan.
“Di awal penerapan PWA, memang payung besarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pariwisata Bali. Tapi secara jelas roadmap belum ada, ketika PWA sudah masuk ke kas daerah , penggunaannya masih menunggu roadmapnya seperti apa, misalnya sekian persen untuk membenahi fasilitas pariwisata , sekian persen untuk peningkatan kualitas SDM, sekian persen untuk infrastruktur pariwisata,” bebernya.
Diharapkan ke depan PWA digunakan sepenuhnya untuk peningkatan kualitas pariwisata, tidak hanya infrastruktur tapi juga SDM. Desa adat yang merupakan basis budaya dan merupakan modal pariwisata Bali diharapkan menjadi fokus penguatan dengan penguatan SDM-nya.
Karena jika desa adat diberikan tanggung jawab mengelola PWA, maka akan menjadi beban tersendiri dan hal itu juga dapat mengurangi independensi desa adat, sehingga melalui penguatan-penguatan krama desa adat juga sekaligus menjadi penguatan ekonomi krama. Selain itu, penguatan infrastruktur di desa adat juga perlu dilakukan dengan memanfaatkan PWA. (Citta Maya/balipost)
