JAKARTA, BALIPOST.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program utama dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai dilakukan di sejumlah kota.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dalam riset terhadap Program MBG, mengungkapkan potensi dari efek pengganda ekonomi program ini melalui model pemberdayaan UMKM. Hasil riset INDEF menyatakan MBG bisa menambah rata-rata 3 tenaga kerja pada UMKM yang terlibat dan peningkatan pendapatan bersih UMKM sebesar 33,7 persen per bulan dibandingkan sebelum mengikuti uji coba.
Bahkan, mitra pengemudi yang terlibat dalam program yang sudah diuji coba selama 5 bulan terakhir ini, menerima peningkatan pendapatan bersih sebesar 17 persen.
Menurut Direktur Utama GoTo, Patrick Walujo, pihaknya merupakan salah satu stakeholders yang mendukung program ini lewat CSR. Ia mengungkapkan hal ini merupakan salah satu wujud nyata untuk senantiasa berjalan beriringan dengan pemerintah dalam berbagai inisiatif pembangunan ekonomi Indonesia.
“Melalui operasional program ini kami juga memperoleh kesempatan untuk mengukur dampak ekonomi atau multiplier effect, mendapat masukan mengenai variasi menu, ketepatan waktu penyediaan dan pengantaran makanan, serta harga produksi dari makanan yang diberikan kepada siswa-siswa penerima manfaat, hingga upaya untuk meminimalisir sampah sisa makanan,” jelas Patrick dikutip dari keterangan tertulisnya.
Ia menyebut Program MBG ini diluncurkan di 13 kota/kabupaten yaitu Bogor, Jakarta Timur, Bekasi, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Banjarmasin, Pekanbaru, dan Palembang. Program yang uji cobanya berjalan sejak 20 Mei 2024 ini telah menjangkau 31 sekolah dengan lebih dari 10.000 siswa penerima manfaat.
Program ini ditargetkan dapat menyalurkan sekitar 3 juta porsi makan bergizi gratis. Inisiatif ini dilakukan dengan memberdayakan UMKM, mitra pengemudi dan dompet digital. UMKM yang terlibat juga telah dipastikan memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). (kmb/balipost)
