DENPASAR, BALIPOST.com – Simulasi pelaksanaan program makan siang bergizi gratis di Provinsi Bali kini tengah dipersiapkan bagi siswa SD dan SMP. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali merencanakan simulasi makan siang bergizi gratis ini akan dilakukan di 3 kabupaten, yakni Buleleng, Gianyar, dan Bangli.
Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto dan inisiatif Pemprov Bali untuk mendukung kebutuhan gizi siswa di sekolah.
Kadisdikpora Bali, KN Boy Jayawibawa, menjelaskan bahwa simulasi ini dilaksanakan atas inisiatif Pj. Gubernur Bali. “Memang ini semuanya adalah inisiatif dari Bapak Pj. Gubernur, untuk melaksanakan simulasi pemberian makan bergizi gratis. Itu dilaksanakan rencana awal adalah di tiga kabupaten, baik itu di Buleleng, Gianyar maupun di Bangli, dengan menyasar jenjang SD dan SMP,” ungkap Boy, Senin (18/11).
Pelaksanaan program ini akan melibatkan sinergi antara Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten. Di masing-masing wilayah, berbagai pihak dilibatkan, seperti PKK di Buleleng, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bangli, serta pihak kecamatan dan desa di Gianyar. “Nanti itu sedang dibahas dengan teman-teman dari Gianyar,” tandasnya.
Boy menyebutkan bahwa simulasi ini direncanakan mulai awal Desember 2024 dan akan dievaluasi sebelum pelaksanaan penuh pada Januari 2025 mendatang. Namun, jadwal pastinya masih menunggu kesiapan kabupaten. “Rencananya ini karena masing-masing menyesuaikan jadwal dengan Bapak Gubernur dan juga jadwal di kabupaten, itu akan segera nanti disampaikan oleh Pak Bupati kapan bisanya sehingga nanti siap,” ujarnya.
Simulasi akan mencakup 3 SD dan 3 SMP di 3 kabupaten tersebut. Lokasi pelaksanaan dipilih dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa di wilayah tersebut. Salah satunya di daerah Gerokgak, Buleleng.
Boy menegaskan simulasi ini bertujuan untuk memitigasi permasalahan yang mungkin timbul saat implementasi program di masa depan. “Tujuan uji coba ini adalah untuk memitigasi permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan, sehingga pelaksanaan program ke depannya pada saat mulai diberlakukan awal tahun tentu dapat berjalan dengan lancar,” jelasnya.
Menurut Boy, anggaran untuk simulasi program ini sepenuhnya berasal dari Pemprov Bali. Namun, pendanaan program secara penuh ke depannya masih dalam pembahasan, apakah akan didukung oleh APBN atau tetap melalui APBD. “Ini juga belum kita bahas lebih lanjut. Mungkin nanti ada arahan apakah dari APBN atau dari APBD untuk menalangi,” ujarnya.
Setelah simulasi selesai, hasil evaluasi akan dilaporkan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menentukan teknis pelaksanaan program di seluruh Bali. “Setelah pelaksanaan simulasi tentu kami akan kembali lagi melapor ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mohon arahan petunjuk pelaksanaan,” ungkap Boy.
Sementara itu, keputusan terkait cakupan penerima manfaat, termasuk sekolah swasta dan internasional, masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. (Ketut Winata/balipost)
