DENPASAR, BALIPOST.com – 2025 akan menjadi tahun yang penuh tantangan karena berbagai kebijakan baru dan kepemimpinan baru, baik di tingkat provinsi, nasional maupun di tingkat internasional, salah satunya AS. Salah satu yang perlu diwaspadai oleh BPR adalah kenaikan nonperforming loan (NPL). Demikian disampaikan pengamat keuangan dan perbankan Viraguna Bagoes Oka saat seminar Ekonomi Outlook yang digelar BPR Kanti, Jumat (22/11).
Ia mengatakan lembaga jasa keuangan, perbankan harus betul-betul bisa menyikapi dan mengupayakan keharmonisan dengan otoritas yang mempunyai kewenangan. Persaingan perbankan khususnya BPR ke depan akan semakin ketat dengan adanya LJK digital seperti fintech, pinjaman online (pinjol), bank digital, dan LJK baru yang lainnya. NPL pasti akan menjadi ancaman utama.
“Dengan pasar keuangan yang begitu mudah, perbankan agak terdesak dalam menyalurkan dananya sehingga mau tidak mau harus terus bergandengan tangan dengan otoritas untuk diberikan suatu solusi-solusi,” ujarnya.
Sebelum OJK terbentuk, perbankan masih bisa mengakses bantuan likuiditas dari Bank Indonesia yaitu Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP). “Sekarang sama sekali tidak ada,” imbuhnya.
Direktur Utama BPR Kanti, I Made Arya Amitaba mengaku optimis menghadapi 2025 karena adanya kepemimpinan baru baik gubernur, wali kota/bupati, dan presiden.
Ia pun berharap pimpinan daerah mengedepankan SWOT analisis dalam membuat kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi dan perbankan. Perhelatan rutin lima tahunan yaitu Pilkada diharapkan tetap menjunjung tinggi keberpihakan pada masyarakat.
“Dengan politik pemberdayaan masyarakat, bukan pemberdayaan partai, golongan, kelompok tertentu, harapan kita politik hal biasa, perbedaan pilihan jangan terus menjadi soal tapi mari bersama bangun dan perkuat Bali,” tandasnya. (Citta Maya/balipost)
