SINGARAJA, BALIPOST.com – Keluhan perbekel di Buleleng terkait belum cairnya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Badung ke DPRD Buleleng akhirnya ditanggapi Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana.
Dikonfirmasi Kamis (19/2), Lihadnyana menyebutkan jelang akhir tahun 2024, baru 108 proposal dari 59 desa di Kabupaten Buleleng yang telah memenuhi syarat untuk menerima hibah BKK Badung. Desa yang belum pun diharapkan segera melakukan perbaikan administrasi, mengingat pihaknya menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses pencairan dana tersebut agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Ia menyebut sudah melakukan rapat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) agar benar-benar melakukan verifikasi secara rinci bagi penerima hibah BKK Kabupaten Badung. Dijelaskan, ternyata sejumlah persoalan ditemukan di lapangan, sehingga pengajuan hibah ini mengalami kendala.
Salah satu masalahnya yakni tanah milik desa adat. Ada juga permasalahan ketidaksesuaian kewenangan di desa itu sendiri. “Untuk itu, perlu adanya perjanjian yang jelas dengan Desa Adat sebelum memanfaatkannya lahan yang akan dibangun. Disamping itu juga ada juga permasalahan ketidaksesuaian kewenangan. Misalnya mau nyender sempadan sungai, itu kan kewenangannya ada di BWS Bali-Penida,” kata Lihadnyana.
Lihadnyana juga menjelaskan 108 proposal yang sudah terverifikasi itu sudah siap menerima dana BKK. Pencairannya mulai Jumat (20/12). Sementara desa lainnya juga diminta untuk segera melengkapi administrasi sebelum 27 Desember 2024. “Tolong selesaikan masalah administrasi di desa. Kami sudah memberikan gambaran jelas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak ada masalah, dana ini besok sudah bisa cair,” sebutnya.
Ia juga menjelaskan jika dana ini tidak dipergunakan, secara otomatis akan dikembalikan lagi ke Kabupaten Badung. Lihadnyana berharap ada kerja sama yang baik agar dana tersebut bisa digunakan dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat desa.
Sebelumnya, ratusan perbekel mendatangi Kantor DPRD Buleleng pada Selasa (17/12). Kedatangan perbekel ini menyampaikan aspirasi belum cairnya BKK Kabupaten Badung. Kedatangan ratusan perbekel ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya dan sejumlah anggota fraksi di Ruang Rapat Gabungan Komisi.
Ketua Forum Komunikasi (Forkom) Perbekel Kabupaten Buleleng, Ketut Suka mengaku khawatir sebab sejumlah desa di Kabupaten Buleleng belum menerima pencairan BKK. Pasalnya dana BKK dikabarkan sudah cair ke khas daerah Kabupaten Buleleng. (Nyoman Yudha/balipost)
