NEGARA, BALIPOST.com – Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Peh, di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, kembali menjadi sorotan. Volume sampah yang masuk ke TPA Peh dengan luas lokasi tidak sebanding.
Sedangkan pengolahan sampah, termasuk teknologi refuse derived fuel (RDF), belum berjalan maksimal karena keterbatasan fasilitas.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Jembrana Dewa Putu Mertayasa.
DPRD, disebutnya, menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait penanganan sampah yang dinilai belum optimal. Dari pengecekan volume, sampah setiap hari mencapai 50-60 ton.
Sementara, pola pengolahan sampah menjadi RDF operasionalnya terganggu karena belum tersedia alat penunjang yang memadai. “Terutama saat musim hujan. Mesin RDF memerlukan sampah dengan kadar air di bawah 10 persen, sementara belum ada hanggar untuk melindungi mesin dari cuaca,” kata Mertayasa.
Komisi III juga menyoroti sejumlah keluhan masyarakat, seperti pengangkutan sampah yang tercampur dan gangguan operasional akibat ketiadaan bahan bakar. Menurutnya, persoalan ini harus segera ditangani agar penanganan sampah di Jembrana tidak terkesan diabaikan. “Sekarang ini sampah di TPA sudah menumpuk hingga lebih dari 70 ribu ton,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jembrana, Dewa Gede Ary Candra Wisnawa mengatakan bahwa areal TPA Peh seluas 2 hektar sudah tidak mampu menampung volume sampah. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah juga menimbun banyak sampah akhir di TPA.
Upaya mengurangi sampah melalui intervensi teknologi, tetapi dengan mesin yang ada, masih terkendala belum adanya fasilitas pendukung yang memadai terutama hanggar untuk melindungi mesin RDF. Pemerintah telah mengajukan proposal kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk mendapatkan bantuan dana operasional.
Dengan volume sampah yang terus bertambah, pemerintah berharap adanya dukungan anggaran dan teknologi yang lebih signifikan. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah. (Surya Dharma/balipost)
