DENPASAR, BALIPOST.com – WNA berulah semakin brutal. Tidak hanya mengganggu ketertiban, namun juga berbuat kriminal seperti penyalahgunaan narkotika, pesta seks hingga dibangunnya pabrik narkoba. Mereka tidak lagi hanya sekadar berlibur namun juga mencari peluang keuntungan yang berpotensi merugikan masyarakat lokal.
Sekretaris PHRI Badung, Gede Nick Sukarta, Kamis (26/12) menilai kasus-kasus kriminal yang melibatkan WNA harus menjadi perhatian serius. Pemerintah bersama aparat keamanan harus memperketat pengawasan, baik melalui patroli rutin maupun penggunaan teknologi seperti CCTV di area wisata.
Peran masyarakat lokal dan pelaku pariwisata juga penting untuk melaporkan kegiatan mencurigakan. Sementara agar tak terkesan seperti pemadam kebakaran, ketika ada kasus baru bertindak, maka perlu upaya pencegahan berupa regulasi yang lebih ketat dalam pemberian visa, terutama kepada WNA yang datang dengan tujuan tidak jelas.
Nick Sukarta mengatakan semua pihak memiliki peran dalam menjaga keamanan dan kenyamanan Bali, namun tanggung jawab terbesar ada pada pemerintah sebagai regulator. Pelaku pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi, dan masyarakat lokal sebagai penjaga budaya dan lingkungan harus berjalan saling menjaga.
“Kolaborasi ini harus terjalin erat agar solusi yang diambil dapat berkelanjutan, namun saya sebagai pelaku pariwisata dan sebagai warga masyarakat mengimbau regulator semestinya lebih sensitif karena salah tugas dan tanggung jawab moral ada di pemerintah dan aparaturnya sesuai tupoksinya masing-masing,” ujarnya.
Imigrasi sendiri sebagai lembaga penyeleksi awal masuknya WNA harus meningkatkan pengawasan. Imigrasi mempunyai SDM dan SOP sesuai UU ditambah dengan adanya aplikasi pengawasan orang asing. “Dan tentu punya tim pengawas, mestinya lebih berperan sehingga bisa meminimalkan WNA bermasalah,” ujarnya. (Citta Maya/balipost)
