DENPASAR, BALIPOST.com – Buntut munculnya petisi dari warga pengguna transportasi publik yang menolak penghentian operasional bus Trans Metro Dewata (TMD), Dinas Perhubungan (Dishub) Bali mempertimbangkan pengambilalihan operasional.
“Kami pertimbangkan, pengambilalihan akan membutuhkan waktu, kesiapan pendanaan, kesiapan kelembagaan, termasuk kesiapan kapasitas kita,” kata Kepala Dishub Bali IGW Samsi Gunarta dikutip dari Kantor Berita Antara, Senin (30/12).
Diketahui bahwa bus Trans Metro Dewata dengan enam koridor sepenuhnya milik pemerintah pusat bukan Pemprov Bali. Sedangkan penganggaran untuk 2025 menunjukkan belum cukup biaya untuk tetap beroperasi, ditambah masih kurangnya minat masyarakat Bali menggunakan transportasi publik itu.
Di sisi lain muncul petisi pada laman change.org berjudul Lanjutkan Operasional Bus Trans Metro Dewata sebagai Transportasi Publik di Bali yang kini telah ditandatangani lebih dari 2 ribu orang. Menurut petisi, bus sangat membantu bagi pekerja, pedagang, wisatawan, dan pelajar.
“Seluruhnya (kebutuhan pendanaan) sekitar Rp90 miliar dengan manajemen koridornya, operasional sendiri sekitar Rp82 miliar, APBN 2025 tidak menyiapkan sebesar itu,” ujar Samsi.
Jika hendak diambil alih, selain memikirkan biaya Pemprov Bali juga harus menyiapkan kelembagaan yang akan mengelola, ditambah masyarakat berharap bus berwarna merah itu selain tidak berhenti operasi juga membenahi kekurangannya.
“Kesiapan kelembagaan maksudnya berkaitan dengan unit pengelola yang bisa mengakomodasikan sharing pendanaan dari berbagai pihak dan pengeluarannya untuk berbagai komponen pembiayaan yang beragam,” kata Kadishub Bali.
Menurut pemerintah daerah tidak mudah untuk mengambilalih, namun tetap diupayakan melalui proses administrasi yang tepat setelah melihat bukti lewat petisi bahwa masih banyak yang membutuhkan transportasi publik dengan biaya Rp4.400 itu.
“Proses ini akan memerlukan waktu, tapi mungkin buat pengguna Bus Trans Metro Dewata yang penting kejelasan operasinya dulu, mereka berkepentingan karena ekonominya bergantung operasional trans metro juga,” ujar Samsi. (kmb/Balipost)
