DENPASAR, BALIPOST.com – Layanan Bus Trans Metro Dewata (TMD) resmi dihentikan pengoperasiannya per 1 Januari 2025. Hal ini dikarenakan Pemerintah Pusat tidak lagi memberikan anggaran untuk biaya operasional bus yang beroperasi sejak tahun 2020 di Bali ini.
Pemberhentian operasional Bus TMD ini mendapat penolakan dari pengguna maupun karyawannya. Sebab, dampaknya tidak saja dirasakan oleh pengguna, namun juga berdampak bagi nasib karyawan Bus TMD. Pasalnya, Bus TMD memiliki karyawan sebanyak 317 orang yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan sebagai sopir maupun staf Bus TMD.
Kendati layanan Bus TMD diberhentikan, Direktur Utama PT Satria Trans Jaya sebagai operator Bus TMD, Ketut Edi Dharma Putra mengatakan bahwa seluruh karyawan Bus TMD tidak di PHK. Bahkan, gaji mereka di bulan ini dan gaji ke-13 tetap diberikan. “Gaji bulan ini dan gaji ke-13 masih kita berikan. Karena kita tahu dan paham bahwa (karyawan Bus TMD,red) pasti tulang punggung untuk keluarga para pramudi ini, sehingga kebijakan manajemen tetap memberikan gaji bulan ke-13,” ujar Edi Dharma Putra, saat ditemui di Terminal Ubung, Kamis (2/1).
Diungkapkan bahwa Bus TMD merupakan proyek pengembangan BTS (Buy The Service) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui sistem stimulus. Sehingga, pembiayaan operasional Bus TMD ini sepenuhnya ditanggung Pemerintah Pusat.
Namun, ada perjanjian nota kesepahaman antara Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Kota Denpasar yang berakhir pada tahun 2024. Salah satu nota kesepahaman tersebut ada tentang operasional Bus TMD dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Bali.
Namun, Pemerintah Provinsi Bali baru siap mengambil alih biaya operasional Bus TMD pada Juli 2025. Itu pun hanya di 1 koridor saja. Sementara Bus TMD memiliki 6 koridor.
“Ini ternyata, mungkin ada mis komunikasi atau bagaimana, semestinya yang namanya stimulus pemerintah daerah harus sudah siap. Di sini kelihatannya pemerintah daerah baru bisa menyiapkan per Juli, baru 1 koridor. Ini menyebabkan terjadi suatu stagnan. Sehingga, tidak ada pembiayaan dari pusat, maka sementara Trans Metro Dewata per 1 Januari (2025) di stop operasionalnya,” tandasnya.
Saat ini Pemerintah Provinsi Bali sedang melakukan koordinasi dengan Kemenhub terkait hal ini. Pihaknya berharap dengan koordinasi yang intens tersebut dalam waktu dekat Bus TMD bisa beroperasi kembali. Sehingga, para karyawan bisa bekerja sebagaimana mestinya.
“Kita menunggu koordinasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah provinsi Bali dengan Kementerian Perhubungan, karena per tanggal 1 Desember kemarin Bapak Pj. Gubernur telah bersurat kepada Pak Menteri yang menyatakan kesiapan untuk ‘hand over’ Trans Metro Dewata pada Bulan Juli 2025 untuk 1 koridor. Sehingga diharapkan Pemerintah Pusat membiayai itu (koridor lainnya,red), tetapi nantinya secara bertahap diambil alih oleh Pemerintah Daerah Bali,” ujarnya.
Diungkapkan, bahwa saat ini Bali memiliki total 105 armada Bus TMD. Sebanyak 95 unit diantaranya dioperasikan setiap hari yang tersebar di 6 koridor yang ada. Dengan rincian, 18 unit di K1B (Sentral Parkir Kuta – Terminal Pesiapan Tabanan PP), 18 unit di K2B (Terminal Ubung – Bandara PP), 12 unit di K3B (Terminal Ubung – Sanur PP), 17 unit di K4B (Terminal Ubung – Sentral Parkir Monkey Forest PP), 17 unit di K5B (Sentral Parkir Kuta – Politeknik Negeri Bali – Titi Banda PP), dan 13 unit di K6B (Sentral Parkir Kuta – Bandara – Sentral Parkir Nusa Dua PP). Rata-rata biaya operasional yang dikeluarkan setiap bulannya mencapai Rp6 miliar dari APBN. (Ketut Winata/balipost)
