TABANAN, BALIPOST.com – Program strategis nasional Presiden RI terkait pemberian makanan bergizi gratis bagi siswa sejauh ini belum dapat direalisasikan di sejumlah daerah di Bali, termasuk Kabupaten Tabanan. Hingga kini, Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, I Gusti Ngurah Darma Utama mengatakan, pihaknya baru mendapatkan informasi awal melalui sosialisasi daring oleh Badan Gizi Nasional pada Sabtu (4/1) lalu. Program ini rencananya akan dilaksanakan oleh satuan pelayanan peningkatan gizi di masing-masing daerah.
Namun, hingga kini belum ada konfirmasi terkait kesiapan pelaksanaan program di Tabanan. “Kami di Dinas Pendidikan sudah mulai mengambil langkah-langkah persiapan, seperti mendata jumlah siswa penerima manfaat di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP,” ujar Gusti Ngurah, Senin (6/1).
Dinas Pendidikan Tabanan telah menginstruksikan sekolah untuk mendata siswa secara menyeluruh, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Data ini diperlukan untuk memastikan program berjalan dengan baik. “Bagi siswa dengan disabilitas atau alergi makanan tertentu, kami akan memberikan perlakuan khusus agar mereka tetap bisa menerima manfaat program ini,” tambahnya.
Selain pendataan siswa, Dinas Pendidikan juga menyiapkan sarana dan prasarana. Anggaran melalui bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) direncanakan untuk mendukung kebutuhan seperti alat pelindung diri (APD), sarana sanitasi, dan peralatan makan. “Kami juga memikirkan pengaturan ruang dan jadwal distribusi makanan agar tidak mengganggu proses pembelajaran,” katanya.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan, per 1 Januari 2025, jumlah siswa di Kabupaten Tabanan yang menjadi target program ini adalah PAUD/TK sebanyak 9.364 siswa, SD 34.313 siswa, dan SMP sebanyak 15.756 siswa. Gusti Ngurah menjelaskan, pembagian makanan akan dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk siswa TK/PAUD dan SD kelas 1 hingga 3, program ini dirancang sebagai makan pagi. Sementara itu, SD kelas 4 hingga 6 serta siswa SMP akan menerima makan siang.
Namun, pelaksanaan program ini memerlukan pengawasan ketat dan mitigasi risiko. “Kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti komite sekolah, dewan pendidikan, inspektorat, hingga Ombudsman. Selain itu, kami perlu menjamin makanan yang diberikan dalam kondisi layak dan aman dikonsumsi,” ujarnya.
Sinergi dengan Dinas Kesehatan juga akan dilakukan untuk mengantisipasi potensi risiko seperti alergi, keracunan, atau makanan basi akibat keterlambatan distribusi. “Kami juga akan memberikan edukasi kepada tenaga pendidikan agar memahami standar makanan yang layak konsumsi,” imbuhnya.
Selain itu, pengelolaan sampah dari sisa makanan menjadi tantangan lain yang harus diantisipasi. Gusti Ngurah menyebutkan, beberapa sekolah di Tabanan telah memiliki program pengelolaan sampah, namun kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup akan diperkuat untuk memastikan efektivitas program ini. “Kami ingin program ini berjalan maksimal tanpa menimbulkan ekses negatif bagi lingkungan,” tegasnya. (Puspawati/balipost)
