SEMARAPURA, BALIPOST.com – Pemkab Klungkung sudah mempersiapkan diri untuk mendukung program pemerintah pusat terkait pemberian makanan bergizi gratis (MBG). Dalam APBD 2025, Klungkung sudah merancang dan mengalokasikan anggaran.
Rancangan kegiatannya membawa tiga tujuan besar, antara lain meningkatkan produksi pangan, meningkatkan keamanan pangan dan penyiapan data sasaran yang valid. Kepala Bappeda Klungkung I Ketut Arie Gunawan, Senin (6/1), mengatakan program ini menyasar dua objek penting, yaitu sasaran program kesehatan keluarga, yakni kepada ibu hamil, ibu hamil resti, ibu bersalin dan ibu nifas dengan total sasaran 7.833 orang.
Kedua, adalah sasaran siswa berdasarkan jenjang. Untuk TK sebanyak 4.394 orang, siswa SD 16.438 orang dan SMP sebanyak 8.563 orang. Sehingga, total keseluruhan sebanyak 29.395 orang. “Sementara kegiatan untuk mendukung program ini ada pada beberapa OPD terkait, seperti Dinkes hingga puskesmas di empat kecamatan, Dinas PUPRPKP, Dinas Pertanian dan DKPP,” katanya.
Dinkes dan puskesmas fokus pada kegiatan pelayanan pengelolaan gizi masyarakat, dengan anggaran yang bervariasi, antara Rp 100 juta sampai Rp 200 juta lebih. Sementara pada Dinas PUPRPKP rancangan kegiatannya menyangkut penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa dengan anggaran Rp543 juta lebih. Kemudian rehabilitasi jaringan permukaan dengan anggaran Rp7,1 miliar lebih serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan dengan anggaran Rp512 juta lebih.
Dinas Pertanian juga dipersiapkan untuk mendukung program ini. Seperti pada kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi
dengan anggaran Rp212 juta lebih. Pendampingan penggunaan sarana pendukung Pertanian Rp45 juta lebih. Pengawasan mutu benih/bibit ternak bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil Rp519 juta lebih. Pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak Rp14,7 juta lebih.
Pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak Rp54,3 juta lebih. Pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis dalam satu daerah kabupaten/kota Rp291,9 juta lebih. Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan Rp28,8 juta. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa Rp12,4 lebih juta. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa Rp40,8 juta.
Program lain juga dirancang pada DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan). Seperti peningkatan ketahanan pangan keluarga dengan anggaran Rp57,7 juta. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal Rp60,7 juta lebih.
Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah kabupaten/kota Rp113,8 juta. Ada juga penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota Rp32,6 juta lebih. Pengembangan kapasitas nelayan kecil Rp43,2 juta lebih.
Pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil Rp19 juta lebih. Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota Rp208,3 juta lebih. Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko Rp38,3 juta lebih. (Bagiarta/balipost)
