DENPASAR, BALIPOST.com – Tata kelola pariwisata di Nusa Penida perlu segera dibenahi. Pasalnya, pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata belum sebanding dengan menggeliatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke pulau tersebut.
Bahkan, pembangunan infrastruktur, seperti jalan masih menjadi bumerang kepariwisataan di pulau yang dijuluki The Blues Paradise Island tersebut. Selain sempit, kualitas infrastruktur jalan juga cepat rusak, hancur dan jebol ketika diterjang banjir.
Ketua Komisi IV DPRD Bali yang juga mantan Bupati Klungkung 2 Periode, I Nyoman Suwirta mengakui bahwa tata kelola infrastruktur pariwisata di Nusa Penida memerlukan master plan secara menyeluruh. Sehingga, di mana berbuat apa, bisa dilakukan secara terencana.
Sebab, selama ini tata kelola pariwisata Nusa Penida dikelola secara parsial atau tidak menyeluruh. Sehingga, permasalahan pariwisata Nusa Penida tidak pernah habisnya.
Suwirta menyadari bahwa pariwisata Nusa Penida mulai tumbuh dan berkembang secara maksimal sejak tahun 2017. Dalam kurun waktu yang singkat dengan kunjungan wisatawan yang begitu tinggi, Pemerintah Kabupaten Klungkung yang dipimpinnya saat itu kelabakan dalam menata pariwisata di Nusa Penida.
Oleh karena itu, ke depan pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi terkait di DPRD Bali dan OPD yang menangani pariwisata, termasuk Dinas Kelautan terkait Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Nusa Penida untuk menata Nusa Penida menjadi destinasi pariwisata yang lebih baik. Apalagi, Bali saat ini Bali sudah memiliki rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang akan dijadikan pedoman dalam menata infrastruktur kawasan Nusa Penida.
“Sekarang RTRW sudah selesai, maka konsep pembangunan di Nusa Penida itu, saya sudah berbicara dengan Gubernur terpilih Bapak Wayan Koster agar dibantu bagaimana menata Nusa Penida itu agar tidak parsial. Kalau ditata parsial sampai kapan pun tidak akan pernah selesai. Maka harus ada perencanaan menyeluruh dari infrastrukturnya, akomodasi pariwisatanya, termasuk one gate one destination yang sudah saya konsep kemarin,” tandas Suwirta, Senin (13/1).
Terkait konsep one gate one destination, diungkapkan ada 16 destinasi di Nusa Penida harus ditata dengan apik. Sehingga, wisatawan yang datang ke Nusa Penida melihat ada pembaharuan destinasi wisata di sana.
Konsep ini memerlukan anggaran, sehingga kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Klungkung, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat sangat penting dilakukan. “Kalau memikirkan perencanaan saja saya pikir tidak begitu susah, yang paling penting itu mengeksekusinya. Oleh sebab itu, sekali lagi mudah-mudahan Pak Koster selaku Gubernur Bali nanti beliau bisa komitmen dengan apa yang sudah pernah kita liat langsung ke sana bersama beliau juga,” harapnya.
Terkait infrastruktur jalan, Suwirta menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Nusa Penida 100 % sudah teraspal. Namun, karena wisatawan terlalu ramai, maka mobilitas kendaraan meningkat yang menyebabkan jalan cepat rusak. Untuk itu, pelebaran dan meningkatkan kualitas aspal sangat penting dilakukan. “Sudah dibuatkan program oleh Bupati Klungkung terpilih dan kebetulan saya yang menyusun program itu bersama-sama tim, termasuk peningkatan kualitas aspalnya yang dulu cold mix sekarang hot mix,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.
Terkait rencana jalan lingkar, Suwirta mengatakan bahwa jalan lingkar di Nusa Penida dulu memang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Bahkan, Pemerintah Klungkung diberikan dana Rp1 miliar untuk membuat perencanaan. Anggaran untuk membangun jalan lingkar ini sebesar Rp750 miliar, di luar pembebasan lahan. Tahap sosialisasi hingga sampai pada tingkat appraisal telah dilakukan.
Namun demikian, jika pembangunan jalan lingkar itu dilakukan ke depannya tentu membutuhkan anggaran yang lebih besar lagi. Sebab, seiring perkembangan pariwisata di Nusa Penida saat ini harga tanah sudah mulai meningkat. Sehingga, dikhawatirkan masyarakat Nusa Penida tidak mau memberikan tanahnya secara cuma-cuma.
“Waktu itu masyarakat Nusa Penida, karena pariwisata belum berkembang mereka di sana itu siap memberikan gratis tanahnya. Pertanyaannya, apakah sekarang akan diberikan gratis? Mudah-mudahan tetap komitmennya seperti itu. Walaupun toh dibayar nanti sesuai dengan nilai pasar, tentunya memerlukan tambahan anggaran lagi, bukan Rp750 miliar lagi, maka sekitar 30 kilo meter lingkar selatan itu dikalikan 20 meter berapa hektare perlu tanah?, tentu anggarannya akan meningkat lagi, tidak seperti dulu lagi,” ujarnya. (Ketut Winata/balipost)
