DENPASAR, BALIPOST.com – Para pengguna, pramudi, dan operator Bus Trans Metro Dewata (TMD) masih sangat berharap agar layanan Bus TMD yang dihentikan pengoperasiannya di Bali bisa kembali beroperasi. Untuk itu, mereka pun mendatangi DPRD Provinsi Bali, Senin (13/1).
Mereka meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD Bali melakukan lobi ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait penganggaran saat masa transisi pergantian gubernur Bali. Mengingat Bus TMD masih dibutuhkan oleh masyarakat Bali, utamanya masyarakat menengah ke bawah. Terutama di kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan). Mereka khawatir jika penghentian operasional bus TMD diperpanjang hingga 6 bulan akan menimbulkan banyak masalah.
Mendengar hal tersebut, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack yang menerima kangsung audiensi tersebut, akan menugaskan Komisi III DPRD Bali untuk lakukan pertemuan dengan Kemenhub pada pekan depan. “Kami akan menugaskan Ketua Komisi III untuk menanyakan hal ini ke Kemenhub minggu depan. Sekwan buatkan surat untuk membuat kunjungan ke Jakarta menanyakan soal itu,” ucap Dewa Jack.
Dewa Jack juga meminta pada Direktur Utama PT Satria Trans Jaya sebagai operator Bus TMD, Ketut Edi Dharma Putra untuk menemui Gubernur Bali terpilih Wayan Koster untuk membicarakan hal tersebut. Menurutnya, transportasi umum ini harus tetap ada di Bali. Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan di Bali.
Apalagi, penggunanya sudah ada yang menyasar masyarakat menengah ke bawah dan siswa serta mahasiswa. “Saya baru duduk dengan Gubernur, jadi urusan pendanaan, pembiayaan dari APBN oleh Kemenhub kontraknya sampai tanggal 6 Desember 2024. Pencoblosan tanggal 27 November 2024. Menterinya terganti. Saya melihat proses dari 6 Desember 2024 sampai hari ini, kalau kami disurati ini bahwa diputus kami anggarkan. Cara menganggarkan kalau urusan anggaran induk 2025 kami membahasnya setahun sebelumnya,” ungkap Dewa Jack.
Dewa Jack mengaku, DPRD Bali tidak diberi tahu bahwa bus TMD kontraknya habis per 1 Januari 2025. Terlebih saat ini Gubernur yang menjabat di Bali statusnya masih Penjabat (Pj) Gubernur. Untuk itu, pihaknya akan memproses penganggaran bus TMD di APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2025. Namun, ia belum mengetahui secara pasti bagaimana mekanismenya.
Kendati demikian, Dewa Jack yakin setelah Gubernur definitif dilantik kejelasan operasional Bus TMD akan menemui titik terang. Sebab, yang dapat mempergunakan anggaran adalah gubernur definitif.
“Saya yakin begitu dilantik Pak Koster saya ajak bicara dan beliau sudah keluarkan statement untuk itu. Jadi yakinlah bahwa ini akan jalan lagi, yang tidak bisa saya janjikan adalah kemampuan keuangan daerah. Koridornya juga berapa nanti berkurang, tetap, atau bertambah belum bisa diputuskan,” tandasnya. (Ketut Winata/balipost)
