BANGLI, BALIPOST.com – Musibah tanah longsor di Desa Ubung Kaja, Denpasar dan Pikat, Klungkung yang menelan 9 korban tewas, bisa dijadikan pembelajaran bagi daerah lain. Bangli memiliki aturan ketat untuk pembangunan di sempadan jurang pada kawasan pariwisata karena adanya ancaman bencana longsor yang mengintai.
Selama ini, pemandangan alam Gunung dan Danau Batur yang ditawarkan dari ketinggian membuat kawasan ini menjadi primadona bagi para pengusaha untuk mendirikan restoran dan kedai kopi di sempadan jurang. Namun, maraknya pembangunan di kawasan ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait dampak lingkungan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli, Jetet Hiberon, Senin (21/1) menjelaskan terkait perizinan pembangunan di kawasan tersebut. Dikatakan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Geopark, kawasan sempadan jurang di sepanjang jalur Penelokan dikategorikan sebagai kawasan pengembangan pariwisata. “Jadi sesuai ketentuan pembangunan di sana dapat diberikan Izin namun Terbatas Bersyarat (TB),” kata Jetet.
Jetet menambahkan untuk mendapatkan izin terbatas bersyarat, para pengusaha harus melalui proses penilaian. “Terkait ketentuan tersebut yang akan menilai dan memutuskan adalah dinas terkait dalam hal Ini PUPR dan dikaji bersama oleh Tim Pengkaji Ahli (TPA),”ujarnya.
Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten Bangli berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan tersebut di lapangan. Harapannya agar tujuan pelestarian lingkungan dan pengembangan pariwisata dapat tercapai secara seimbang.
Jetet mengatakan Dinas PMPTSP selalu mengadakan pembinaan melalui Pendampingan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Dalam kegiatan ini selain mengevaluasi kegiatan usaha/investasi yang dijalankan, pihaknya juga sekaligus mengecek komitmen pemenuhan perizinannya, termasuk PBG (persetujuan bangunan gedung)/SLF (sertifikat laik fungsi). “Kalau pelaku usaha belum memenuhi, tim akan membuat catatan/rekom untuk segera diurus PBG/SLF-nya,” terangnya.
Tim yang dibentuk melibatkan OPD teknis lainnya. “Hanya memang tim ini tugas umumnya adalah perijinan secara keseluruhan sektor,” imbuhnya.
Sementara itu Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta secara terpisah menegaskan bahwa konsep pembangunan pariwisata di Kintamani berbeda dengan pariwisata di Bali Selatan. Pemerintah Kabupaten Bangli berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, dengan tetap menjaga keaslian bentang alam dan kearifan lokal. Yang terpenting juga bahwa pengembangan pariwisata di Kintamani adalah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal dalam jangka waktu panjang. (Dayu Swasrina/balipost)
