DENPASAR, BALIPOST.com – Forum Perbekel Denpasar berharap efisiensi dilakukan pemerintah tidak sampai mengorbankan layanan langsung kepada masyarakat. Apalagi jika memotong anggaran di tingkat desa yang merupakan lembaga pemerintah paling bawah yang menyentuh langsung ke masyarakat.
Ketua Forum Perbekel dan Lurah Kota Denpasar I Gede Wijaya Saputra, S.H., Senin (10/2) mengatakan, anggaran induk APBDes 2025 telah ditetapkan sehingga instruksi untuk melakukan efisiensi, di awal tahun 2025, tidak berpengaruh.
Ia berharap dengan efisiensi anggaran ini tidak terjadi pemotongan anggaran karena kegiatan yang dilakukan di pemerintahan tingkat terbawah, mekanismenya adalah melalui usulan masyarakat yaitu dari Kadus, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diajukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
“Kami juga melihat penilaiannya dari skala prioritas yang diusulkan oleh masyarakat. Harapan kami, karena masyarakat benar-benar membutuhkan, tidak ada pemotongan-pemotongan,” ujarmya.
Jika efisiensi anggaran dilakukan untuk program baru pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG), menurutnya, tidak tepat dilakukan di daerah perkotaan karena akan mubazir.
“Kalau kami menilai program pemerintah ini baik, bagus dalam memberikan MBG pada masyarakat. Cuma yang dilihat adalah dampaknya ke depannya, apa memang betul bisa dilakukan setiap hari? Mungkin kalau seminggu hanya 2 kali memberikan MBG kepada anak-anak, kalau setiap hari akan mubazir. Di Denpasar tidak banyak harapan seperti itu. Kalau di daerah terpencil mungkin bisa dilakukan tapi juga perlu pertimbangkan terkait distribusinya,” ujar Wijaya.
Forum Perbekel Kota Denpasar yang terdiri dari 27 perbekel dan 16 kelurahan ini rata-rata mendapatkan pagu anggaran setiap tahunnya Rp10-Rp12 miliar tergantung jumlah penduduk, luas wilayah, dan indikator lain. Sumber dananya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), Bagi Hasil Pajak (BHP), BHR, dan SILPA.
Program yang dilaksanakan desa setiap tahunnya mencakup tiga program utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pertanian serta ketahanan pangan. Selain itu, ketiga program tersebut juga berdampak jangka panjang, tidak hanya menyelesaikan persoalan stunting.
Kepala Desa Padangsambian Klod ini menegaskan Inpres ini belum berpengaruh terhadap program desa karena anggaran induk 2025 telah berproses. “Sudah ketok palu dan sudah disampaikan ke masyarakat melalui musyawarah desa dan juga sudah diposting, disebarkan informasinya terkait keterbukaan publik melalui media sosial, baliho, banner di setiap bale dusun dan kelompok kelompok masyarakat,” bebernya. (Citta Maya/balipost)
