DENAPSAR, BALIPOST.com – Kebijakan pemerintah dalam efisiensi anggaran salah satunya mengurangi perjalanan dinas dan penyelenggaraan seminar, berdampak pada industri Meeting, Incentives, Conventions and Exhibitions (MICE) di Bali. Namun, Forum Perbekel Kota Denpasar menegaskan Inpres ini tak mempengaruhi dana desa.
Direktur PT Melali MICE, Dr. Ketut Jaman, mengatakan, kebijakan ini akan berdampak signifikan pada industri MICE di Bali. Meskipun kebijakan ini memiliki dampak positif dalam hal efisiensi anggaran, namun juga memiliki dampak negatif yang perlu diatasi.
Dikatakannya, beberapa dampak negatif dari kebijakan tersebut yaitu, pertama dapat menyebabkan penurunan jumlah acara MICE yang diselenggarakan di Bali. Terutama acara yang didanai atau disponsori oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Hal ini dapat berdampak pada penurunan pendapatan hotel, penyedia transportasi, dan penyelenggara acara (PCO/EO).
Dampak negatif lainnya yaitu penurunan pendapatan daerah. Menurutnya, penurunan jumlah acara MICE dapat menyebabkan penurunan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan.
Senada disampaikan pemerhati pariwisata Bali, Trisno Nugroho. Ia menerangkan, salah satu dampak yang paling terasa adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas, seminar, dan kegiatan MICE.
“Bagi Bali, yang selama ini menjadi salah satu destinasi utama untuk acara pemerintahan dan bisnis, kebijakan ini memberikan tantangan besar bagi sektor pariwisata dan pelaku usaha terkait,” katanya.
Trisno yang sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali ini mengatakan, dampak pemotongan anggaran terhadap pariwisata Bali akan terlihat adanya penurunan okupansi hotel dan fasilitas MICE. Dengan pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan seminar, banyak hotel yang sebelumnya mengandalkan acara pemerintahan akan mengalami penurunan okupansi kamar dan penyewaan ruang pertemuan.
“Berdasarkan data dari pelaku MICE di Bali, lebih dari 50 persen acara nasional sebelumnya diadakan di Bali, memberikan kontribusi besar terhadap industri perhotelan dan MICE,” ujarnya.
Selanjutnya terdampak terhadap UMKM dan penyedia souvenir. Pengurangan anggaran pengadaan suvenir dan perlengkapan acara berdampak langsung pada UMKM yang bergerak di sektor ini. Produk-produk kerajinan khas Bali, seperti kain tenun, ukiran, dan oleh-oleh khas, akan kehilangan pasar utama mereka, menyebabkan penurunan pendapatan dan risiko pemutusan hubungan kerja bagi para perajin.
Begitupula berkurangnya pendapatan sektor transportasi dan restoran. Dengan menurunnya perjalanan dinas, penyedia jasa transportasi seperti rental mobil, bus wisata, dan taksi online akan mengalami penurunan pelanggan. Begitu juga dengan restoran yang biasanya mendapatkan kunjungan dari peserta seminar dan acara pemerintahan.
Termasuk kemungkinan akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Bali. Menurut Trisno, sebagai daerah yang sangat bergantung pada sektor jasa pariwisata, Bali berisiko mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat berkurangnya perputaran uang dari kegiatan yang biasanya didanai oleh pemerintah. (Widiastuti/Suardika/bisnisbali)
