
DENPASAR, BALIPOST.com – Mantan Perbekel atau Kepala Desa (Kades) Dawan Kaler, I Kadek Sudarmawa, Selasa (18/2) digiring ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Oleh JPU Putu Iskadi Kekeran dkk., terdakwa yang juga menjadi Komisaris BUMDes Kertha Laba, dijerat dua pasal dalam UU Tipikor, ketika dibacakan dakwaannya di hadapan majelis hakim yang diketuai I Wayan Suarta dengan hakim anggota I Wayan Yasa dan Nelson.
Yakni Pasal 2 dan 3 UU juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
Dan sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 700.1.2/345/XII/ITDA/2024, tanggal 30 Desember 2024, atas peristiwa itu pihak BUMDes atau kerugian keuangan negara mencapai sebesar Rp 1.726.764.000.
Yang menarik dalam dakwaan JPU dari Kejari Klungkung yang dibacakan di persidangan, sejumlah pihak namanya terseret dalam dugaan korupsi BUMDes Kertha Laba. Jaksa menyebut sejumlah nama keluarga inti dari terdakwa I Kadek Sudarmawa.
Atas dakwaan tersebut, mantan Perbekel Dawan Kaler tersebut setelah diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk menanggapi dakwaan jaksa, dan setelah berkoordinasi dengan kuasa hukumnya, terdakwa memilih tidak mengajukan eksepsi. Sehingga pada pekan depan, hakim meminta JPU menghadirkan saksi-saksi guna membuktikan dakwaan tersebut.
Dan jaksa pada persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, mengaku siap akan menghadirkan saksi, yang mana saksi yang bakal dimintai keterangan pertama adalah dari pihak pengurus BUMDes
Kertha Laba. Masih dalam dakwaan JPU dari Kejari Klungkung, disebutkan bahwa terdakwa diduga melakukan perbutaan penyalahgunaan wewenang dari kurun waktu 2012 hingga 2020.
BUMDes Kertha Laba, Desa Dawan Kaler menjalankan tiga usaha, yakni Unit Usaha Air Minum Dalam Kemasan, Unit Simpan Pinjam, dan Unit Usaha Pasar Desa. Namun, Unit Simpan Pinjam sudah tutup sejak 2021 karena saat itu pandemi Covid-19.
I Kadek Sudarmawa di BUMDes Kertha Laba, Desa Dawan Kaler, jabatannya sebagai Komisaris BUMDes Kertha Laba. Dia diduga melakukan penyimpangan pengelolaan dana. Yakni, selaku komisaris dan juga merupakan Perbekel, terdakwa diduga mendapat pinjaman dana yang bersumber dari dana Gerbang Sadu Bali Mandara, mark up pengadaan mesin Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), memerintahkan Unit Simpan Pinjam untuk memberikan pinjaman tanpa melalui adanya verifikasi.
Perbekel juga diduga mengelola sendiri keuangan BUMDes hingga mengakibatkan banyak debitur bermasalah atau masuk kedalam kategori non performing loan (NPL). Tidak hanya itu, terdakwa juga diduga membuat pelelangan fiktif serta ditemukan selisih harga atas Pengadaan Water Treatment dan Mesin Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Cup maupun galon.
Agar seolah-olah terdapat mekanisme pelelangan. Terdakwa bahkan diduga merealisasi pinjaman yang bersumber dari bantuan dana Gerbang Sadu Mandara kepada diri tersangka sendiri dan kerabat terdekatnya. Di mana kelompok tersebut tidak masuk kualifikasi ke dalam Rumah Tangga Sasaran (RTS), sebagaimana petunjuk teknis bantuan dana Gerbang Sadu Mandara tanpa melalui verifikasi kredit, tanpa jaminan kredit. (Miasa/balipost)