BANDUNG, BALIPOST.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dilaksanakan dengan menu yang disesuaikan kebutuhan masing-masing kelompok penerima manfaat. Demikian dipastikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.
“Menunya nanti disesuaikan. Ibu hamil sudah diukur kebutuhannya, ibu menyusui beda, balita juga beda. Tidak mungkin balita usia tiga tahun diberi makanan yang keras. Semua ini dirancang oleh ahli gizi,” kata dia di Kabupaten Bandung, dikutip dari kantor berita Antara, Selasa (18/2).
Ia mengharapkan program MBG berkontribusi dalam penurunan angka stunting di Indonesia. Saat ini, prevalensi stunting di angka 21,5 persen dengan target turun menjadi 18 persen pada 2025.
Ia menekankan bahwa asupan gizi yang tepat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan generasi masa depan bangsa.
“Karena begini, itu ada hubungannya dengan hal stunting. Harapan kita dengan asupan gizi, pemberian nutrisi yang cukup dapat menurunkan angka stunting,” kata dia.
Berbeda dengan MBG bagi anak sekolah yang dapat disalurkan langsung ke sekolah, ujarnya, distribusi untuk ibu hamil dan balita lebih kompleks karena mereka tidak bisa dikumpulkan setiap hari.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah akan melibatkan tim pendamping keluarga (TPK) untuk mendistribusikan makanan langsung ke rumah penerima manfaat.
“Kami pastikan bantuan ini benar-benar diterima ibu hamil dan ibu menyusui, bukan dikonsumsi oleh anggota keluarga lain. Jangan sampai misalnya, makanan untuk ibu hamil malah dimakan oleh suaminya,” katanya.
Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional Nyoto Suwigyo menjelaskan program MBG memiliki dua segmen penerima manfaat, yaitu peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA dan non-peserta didik, seperti lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Ia mengatakan MBG untuk ibu hamil hingga balita saat ini masih dalam tahap simulasi, dengan target peningkatan distribusi secara bertahap hingga akhir 2025.
“Penerima manfaat yang sudah diverifikasi dan divalidasi. Selanjutnya dikomunikasikan dengan Badan Gizi Nasional, disesuaikan dengan kecukupan pembiayaan,” kata dia. (Kmb/Balipost)
