SINGARAJA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung melakukan monitoring terkait penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk 128 Desa di Buleleng pada Selasa (18/2). Sejumlah desa di Buleleng nampaknya, belum mengajukan pencairan sepenuhnya dana yang diberikan Pemkab Badung, utamanya pengerjaan fisik.
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, Made Supartawan menjelaskan kedatangan BPKAD Badung dalam rangka meninjau sejauh mana pelaksanaan dana BKK tersebut serta kendala yang dihadapi di lapangan. Banyak desa disebut, mengalami sejumlah kendala. Ditambah lagi, pencairan dana yang terlalu mepet akibat adanya Edaran Kemendagri terkait penundaan pencairan dana hibah di Kabupaten.
Supartawan juga menjelaskan ada beberapa desa yang belum mengajukan pencairan dana, utamanya pengerjaan fisik. Salah satu contoh adalah Desa Bondalem, yang mengajukan proposal untuk penyenderan sungai.
Namun, kegiatan tersebut merupakan kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS), sehingga desa tersebut belum dapat mengamprah dana untuk kegiatan itu. “Desa seperti Bondalem yang terkait dengan aset dan kewenangan BWS belum mengamprah dana. Kami sedang berkomunikasi dengan Badung apakah ada peluang untuk mengajukan kembali untuk kegiatan lain, tetapi itu masih dalam pembahasan,” katanya.
Supartawan juga menambahkan 30 persen dana BKK yang sudah cair untuk kegiatan fisik telah terealisasi. Saat ini Dinas PMD Buleleng terus menunggu laporan dari masing-masing desa untuk realisasinya.
Sedangkan untuk nonfisik, seperti pengadaan mobil Kesehatan, Kendaraan Operasional Desa, Pengadaan AC, dan sarana lainnya, semuanya sudah berjalan 100 persen.
“Dari 500 proposal di 128 desa, semuanya sudah cair. Ada beberapa desa yang menyisakan silpa. Silpa ini nanti bisa dipakai lagi, menunggu petunjuk lanjutan,” tandasnya. (Nyoman Yudha/balipost)
