DENPASAR, BALIPOST.com – Produktivitas pertanian menjadi isu strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan dan stabilitas harga di Provinsi Bali. Kondisi ini mendapat respons pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali.
Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, dalam pengarahannya di HLM TPID Bali, Selasa (18/2) menyebutkan ke depan, untuk mewujudkan ketahanan pangan di Bali masih menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya luas lahan yang menurun, rantai pasok yang belum efisien, dan belum optimalnya pembiayaan ke sektor pertanian.
Oleh karena itu, sinergi yang erat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian melalui penguatan lahan pangan berkelanjutan, penguatan pengairan, implementasi benih unggul, termasuk hilirisasi, dan penerapan sistem resi gudang.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja di HLM TPID “Mewujudkan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Melalui Penguatan Lahan Pangan Berkelanjutan, Pengairan dan Benih Unggul” menyampaikan, inflasi Bali secara tahunan per Januari 2025 sebesar 2,41% (yoy) di dalam koridor sasaran inflasi 2,5±1%. Meskipun demikian, tantangan pengendalian inflasi saat ini bersifat multidimensi yang perlu diwaspadai.
Dari sisi global, terdapat risiko potensi perang dagang, disrupsi rantai pasok pangan dan energi global. Sedangkan dari sisi nasional, dipicu oleh tekanan permintaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dalam waktu bersamaan mulai dari Ramadhan-Galungan-Kuningan-Nyepi-Idul Fitri pada Maret 2025, serta periode liburan yang cukup panjang.
“Komoditas yang berpotensi mengalami peningkatan pada periode HBKN tersebut antara lain hortikultura, bahan bakar rumah tangga dan minyak goreng,” katanya.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan usaha BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Dr. Ferry Irawan, M.S.E. menyampaikan hasil Kesepakatan HLM Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) 2025 yang menekankan kepada penguatan koordinasi pusat dan daerah. Salah satunya untuk mendorong peningkatan produktivitas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu antarwilayah.
Lebih lanjut disampaikan, untuk pengendalian inflasi dalam jangka panjang, pemerintah pusat telah Menyusun peta jalan pengendalian inflasi di tingkat nasional dan selanjutnya diturunkan menjadi roadmap pengendalian inflasi di daerah periode 2025-2027. (Suardika/bisnisbali)
