DENPASAR, BALIPOST.com – Guna mengendalikan inflasi dalam jangka panjang, pemerintah pusat telah menyusun peta jalan pengendalian inflasi di tingkat nasional dan selanjutnya diturunkan menjadi roadmap pengendalian inflasi di daerah periode 2025-2027. Salah satu kasus yang ditemukan yakni gabah petani Bali dijual dengan harga murah namun petani terpaksa membeli beras dengan harga tinggi.
Hal itu terungkap dalam HLM TPID Bali “Mewujudkan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Melalui Penguatan Lahan Pangan Berkelanjutan, Pengairan dan Benih Unggul”, Selasa (18/2). Salah satu kasus yang mencuat adalah komoditas pangan yang menjadi highlight yakni komoditas beras.
Kondisi yang terjadi di lapangan saat ini, harga gabah kering yang rendah di tingkat petani, namun harga beras yang tinggi di tingkat konsumen. Hal ini dipicu oleh dijualnya gabah kering dari Bali ke luar daerah untuk diolah menjadi beras, yang selanjutnya dijual kembali di wilayah Bali dengan harga yang lebih tinggi. Ini artinya, petani Bali membeli beras dengan harga mahal dari hasil gabah produksi sendiri.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, peran penggilingan padi (RMU) yang berada di Bali, perlu diperkuat. Strategi untuk memotong rantai distribusi hasil panen dapat dilakukan melalui optimalisasi Perumda sebagai offtaker maupun implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) dalam rangka menjamin kepastian pasar hasil panen petani sekaligus menjaga stabilitas harga.
Lebih lanjut, dalam diskusi juga dipastikan bahwa berdasarkan informasi dari Bulog, Pertamina, dan Hiswana Migas, komoditas beras, BBM dan gas elpiji dalam kondisi aman untuk menyambut pelaksanaan HBKN.
Dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Bali Mahendra Jaya menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan HLM TPID Bali 2025 dan menekankan banyak hal yang perlu dicermati dalam mewujudkan ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga. Karakteristik permintaan pangan di Bali dipengaruhi oleh season kunjungan wisata, karena Bali merupakan destinasi pariwisata dunia. Pangan harus tersedia secara cukup untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat, maupun kebutuhan wisatawan.
Di sisi lain, luas lahan pertanian menurun tiap tahunnya karena adanya alih fungsi lahan untuk kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, kolaborasi dan kerja sama TPID Bali diharapkan semakin aktif ke depannya dalam rangka memformulasikan inovasi untuk peningkatan produktivitas pertanian.
Diskusi HLM TPID Bali dihadiri oleh narasumber dari Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan usaha BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Dr. Ferry Irawan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja serta Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan, Badan Pangan Nasional yang diwakili oleh Freddy. (Suardika/bisnibali)
