
DENPASAR, BALIPOST.com – Tindakan tegas akan diberlakukan bagi pawai ogoh-ogoh yang menggunakan Sound System saat mengusung di malam pengerupukan. Demikian salah satu penekanan Kapolresta Denpasar Kombes Pol Muhammad Iqbal Simatupang, saat mengumpulkan Bhabinkamtibmas terkait perayaan Nyepi di Gedung Pesat Gatra, Mapolresta, Rabu (19/2).
Salah satu penekanan Kombes Iqbal, terkait penerapan Perda No. 9 Tahun 2024 yaitu saat pawai ogoh-ogoh wajib menggunakan instrumen tradisional seperti gamelan Bali bukan sound system. Jika melanggar akan dikenakan sanksi diantaranya pembongkaran hingga dilarang ikut parada.
Kapolresta dalam arahannya menegaskan pentingnya peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ia menekankan kesiapan menjelang perayaan Nyepi yang bertepatan dengan perayaan Lebaran, fokus pada penerapan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2024 tentang pelestarian ogoh-ogoh.
“Bhabinkamtibmas harus memahami isi perda (Perda No. 9 tahun 2024) tersebut. Aktif mendatangi banjar-banjar dan berkoordinasi dengan pecalang. Penting pengawasan terhadap penggunaan sound system yang tidak sesuai aturan. Parade ogoh-ogoh wajib menggunakan instrumen tradisional seperti gamelan Bali,” tegasnya.
Kombes Iqbal minta Bhabinkamtibmas untuk mendata dan Pengawalan peserta ogoh-ogoh di desa binaan masing-masing. Melakukan sosialisasi tentang perda ini sejak dini. Apabila terjadi pelanggaran, Kapolresta Iqbal mengingatkan peserta parade ogoh-ogoh yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk teguran lisan, pembongkaran sound system, hingga larangan mengikuti parade. Bagi penyelenggara parade yang melanggar dapat juga dikenakan sanksi penghentian bantuan keuangan bagi desa adat atau sekaha teruna.
Untuk penertiban parade ogoh-ogoh terkait pelanggaran batas waktu dan penggunaan sound system akan dilakukan oleh Satpol PP bekerja sama dengan perbekel/lurah, Bendesa Adat, dan Pecalang Desa Adat. Selain itu Bhabinkamtibmas diminta untuk mempublikasikan upaya kemanusiaan dan pertolongan korban yang bersifat sosial, serta mempromosikan kinerja.
Senada dengan Kapolresta, Wakapolresta Denpasar I Dewa Agung Roy Marantika mengapresiasi kinerja Bhabinkamtibmas dalam berbagai kegiatan nasional dan internasional yang telah terlaksana dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya memahami karakteristik masing-masing banjar untuk mencegah potensi konflik pasca pelaksanaan rangkaian ogoh-ogoh.
Perlu diketahui saat ini Polresta Denpasar memiliki 56 Bhabinkamtibmas yang membina 54 desa/kelurahan. Terdapat dua kelurahan dengan dua personel Bhabinkamtibmas. Meskipun jumlahnya terbatas, kinerja mereka mendapat banyak respon positif dari tokoh masyarakat di desa binaan, yang turut menjadi perpanjangan tangan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. (Kerta Negara/Balipost)