MANGUPURA, BALIPOST.com – Pabrik produksi air minum dalam kemasan (AMDK) milik Pemerintah Kabupaten Badung yang diproduksi oleh anak perusahaan Perumda Air Minum Tirta Mangutama telah resmi diluncurkan. Namun, produk air minum yang diberi nama Baliss ini masih harus menunggu izin edar sebelum dapat dipasarkan secara massal.
Direktur Utama PT Badung Hebat Jaya, Putu Gede Saputra, belum lama ini mengakui saat ini produk air minum Baliss masih dalam tahap pengurusan izin edar. “Kami mengikuti regulasi yang ada, sebelum memperoleh izin edar, produk kami belum bisa diedarkan. Namun, kami sudah memiliki segmen pasar yang jelas, sehingga setelah izin edar diperoleh, kami siap untuk memproduksi dan mendistribusikannya,” ujarnya.
Menurutnya, target perolehan izin edar diharapkan dapat tercapai bulan depan. Sebab, proses perizinan saat ini lebih kompleks karena harus melewati sistem aplikasi dengan persyaratan yang lebih ketat. “Meskipun menjadi kendala, kami optimis proses ini dapat diselesaikan dengan cepat,” tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Badung, Made Sunarta, turut memberikan apresiasi terhadap langkah Perumda Air Minum Tirta Mangutama yang memiliki anak perusahaan dalam bidang air minum dalam kemasan.
“Ini merupakan langkah luar biasa. Kami yakin PDAM, melalui anak perusahaannya, PT Badung Hebat Jaya, dapat menjalankan usaha ini dengan baik. Potensi pasar di Badung sangat besar, apalagi dengan dukungan sektor pariwisata,” ujarnya.
Menurut Sunarta, produk air minum Baliss memiliki keunggulan dalam kualitas produksi dan desain kemasan yang menarik. Namun, ia menekankan bahwa strategi pemasaran yang tepat serta harga yang bersaing akan menjadi faktor utama dalam kesuksesan produk ini.
Ia juga menyatakan dukungannya agar Pemerintah Kabupaten Badung turut serta dalam mendorong penggunaan produk air minum dalam kemasan ini, terutama di instansi pemerintah dan lingkungan masyarakat.
“Kami akan mengusulkan agar ada dukungan berupa regulasi, seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), atau Surat Keputusan (SK), yang mengatur penggunaan produk lokal ini,” katanya.
Dengan demikian, kata Sunarta akan ada keberpihakan terhadap usaha PDAM, yang nantinya dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung. “Pak bupati bisa membantu minimal peraturan bupati untuk penggunaan di instansi pemerintah dan lingkungan harus menggunakan produk kita sendiri, jadi harus ada bela pati terhadap usaha-usaha kita,” pungkasnya. (Parwata/balipost)
