GIANYAR, BALIPOST.com – Satpol PP Gianyar kembali menertibkan sebuah usaha hiburan dan rekreasi berkuda atau sewa kuda di wilayah Kecamatan Sukawati. Penertiban usaha rekreasi berkuda di seputar Pantai Lembeng, Desa Ketewel ini karena belum melengkapi perizinan.
Kasat Pol PP Kabupaten Gianyar I Made Watha Jumat (21/2) mengatakan, Satpol PP Kabupaten Gianyar bersama anggota di kecamatan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai bau kotoran kuda yang menyengat. Menindaklanjuti laporan masyarakat, puluhan anggota Satpol PP melaksanakan sidak ke kandang kuda di Pantai Lembeng. “Kita cek ke lapangan, kotoran kuda baunya tidak terlalu menyengat,” ucapnya.
Selanjutnya anggota Satpol mempertanyakan sisi perizinan, sementara penanggung jawab usaha rekreasi berkuda ini menyampaikan baru mengantongi NIB, sehingga belum memenuhi persyaratan perizinan dasar. Pengelola rekreasi tersebut telah menandatangani surat pernyataan belum bisa menunjukan izin penyelenggaraan bangunan gedung (PBG).
Dipaparkannya, keberadaan usaha rekreasi berkuda tersebut melanggar Perda Kabupaten Gianyar No. 1 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan bangunan gedung (PBG) dan melanggar Perda Kabupaten Gianyar No. 15 Tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. “Penanggungjawab usaha rekreasi berkuda diberikan SP 1 dan sudah diminta menghadap kantor Satpol PP Gianyar guna mendapatkan pembinaan,” jelasnya.
Saat dibina, penanggung jawab PT BSHR yang berlokasi di Pantai Lembeng Desa Ketewel Sukawati Gianyar sudah menandatangani surat pernyataan. “Dalam pernyataan mereka siap mengikuti arahan, aturan dan mengikuti regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Made Watha menekankan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar melaksanakan penegakan Perda untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam berusaha. Ini apalagi sewa kuda ini masuk obyek atau rekreasi baru di Kabupaten Gianyar. “Ini produk inovasi kita menyambut baik disisi lain ikutilah aturan dalam berinvestasi,” tuturnya.
Watha menambahkan sementara operasional rekreasi berkuda dihentikan sampaikan penanggungjawab usaha rekreasi melengkapi perizinan. “Anggota akan terus melakukan pengawasan sampai usaha rekreasi berkuda tersebut melengkapi perizinan termasuk berkoordinasi dengan DLHK berkaitan penanganan limbah kotoran kuda,” tambahnya. (Wirnaya/Balipost)
