DENPASAR, BALIPOST.com – Penyampaian aspirasi dari Forum Driver Pariwisata Bali, Selasa (25/2) di Kantor DPRD Bali, Denpasar, sempat tegang. Hal ini terjadi ketika Wakil Ketua I DPRD Bali I Wayan Disel Astawa dan Ketua Komisi III DPRD Bali I Nyoman Suyasa beradu argumen dengan salah satu perwakilan aksi damai.
Ketegangan bermula saat DPRD Bali ditanya komitmennya terkait tuntutan mereka. Terutama pembentukan Satgas Perubahan Pergub menjadi Perda. Begitu juga ketika membahas soalnya standarisasi tarif untuk Angkutan Sewa Khusus.
Pihak kepolisian sempat meredakan keteganganan ini. Aksi damai pun kembali tertib hingga pukul 12.40 WITA.
Pada kesempatan tersebut, Koordinator Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali, Made Darmayasa, menagih janji DPRD Bali terkait tuntutan mereka pada aksi damai pertama. Adapun 6 tuntutan tersebut, pertama agar dilakukan pembatasan kuota mobil taxi online di Bali. Kedua, menertibkan dan menata ulang keberadaan vendor – vendor angkutan sewa khusus di Bali termasuk juga rental mobil dan motor. Ketiga, membuat standarisasi tarif untuk Angkutan Sewa Khusus. Keempat, melakukan pembatasan rekrutmen driver hanya KTP Bali. Kelima, mewajibkan mobil pariwisata ber-nopol Bali (Plat DK) dan juga memasang identitas yang jelas di kendaraan. Dan keenam, melakukan standarisasi pada driver pariwisata yang berasal dari luar Bali.
Tuntutan ini kembali diutarakan sebab pada aksi damai pertama, DPRD Bali menjanjikan bahwa tuntutan mereka direalisasikan setelah Gubernur Bali terpilih dilantik pada 20 Februari 2025. Namun, hingga 25 Februari 2025 janji tersebut tidak ditepati.
Selain itu, DPRD Bali juga berjanji akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk rancangan perubahan Pergub Bali Nomor 40 Tahun 2019 menjadi Perda. “Mohon bapak (Anggota DPRD Bali,red) segerakan terbitkan aturan yang bagus buat kami sebagai driver melalui Pergub dan mendorong menjadi Perda,” tegas Darmayasa.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya bersama seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang hadir pun menyetujui dan menandatangani seluruh tuntutan Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali ini. Bahkan, menjanjikan Pergub 40 Tahun 2019 ditingkatkan statusnya menjadi Perda paling lambat 6 bulan ke depan.
Dewa Jack menjelaskan bahwa DPRD Bali sempat berjanji akan memenuhi tuntutan mereka pada saat aksi damai 6 Januari 2025. Namun, ada perubahan jadwal pelantikan Gubernur Bali terpilih yang semulanya 6 Februari 2025 diundur menjadi 20 Februari 2025.
Setelah dilantik, Gubernur Bali dijadwalkan mengikuti retret hingga 28 Februari 2025. Sehingga, sampai saat ini Gubernur Bali masih di luar daerah.
Namun demikian, Dewa Jack mengaku sudah membicarakan tuntutan ini dengan Gubernur Bali definitif. Ia memastikan urusan kendaraan sewa khusus dan drivernya dapat di Perda-kan.
“Proses Perda sudah di Bapemperda, proses ini akan berjalan. Tiang (saya,red) sudah janji sama Ajik Darmayasa (Koordinator Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali,red) untuk mendatangkan 5 orang dalam forum group discussion (untuk memberikan masukan dan tuntutan dalam Perda,red). Tiang berjanji untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tegas Dewa Jack dihadapan ribuan aksi damai.
Dewa Jack, menjelaskan bahwa pada 4 Maret 2024 akan dilakukan serah terima jabatan Pj. Gubernur ke Gubernur definitif. “Tanggal itu beliau (Gubernur Koster,red) sah menjadi gubernur dan saya bisa intervensi beliau, kalau hari ini belum,” ungkapnya.
Namun terkait tuntutan lain seperti koperasi maupun vendor, Dewa Jack mengatakan bahwa pihak terkait akan dipanggil oleh dinas terkait. (Ketut Winata/balipost)
