SINGARAJA, BALIPOST.com – Timsus Penyidik Kejati Bali melakukan penyegelan terhadap 26 rumah subsidi milik PT Pacung Permai Lestari di 3 lokasi pada Rabu (26/2). Hal ini buntut kasus dugaan korupsi yang dilakukan pengembang rumah bersubsidi itu.
Lokasi penyegelan pertama dilakukan di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Buleleng. Lokasi itu, Tim Kejati Bali melakukan penyegelan sebanyak 23 unit rumah subsidi yang belum terjual. Petugas pun memasang stiker penyegelan dan garis segel milik Kejati Bali. Lokasi Kedua, dilakukan penyegelan di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan sebanyak 1 unit rumah bersubsidi, sedangkan di Desa Panji, Kecamatan Sukasada dilakukan penyegelan sebanyak 2 unit.
Kepala seksi Pengendalian Operasi Kejati Bali, Anak Agung Ngurah Jayalantara usai melakukan penyegelan mengatakan, kegiatan ini sebagai tindak lanjut atas kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh PT Pacung Permai Lestari. Puluhan rumah yang disegel ini pun nantinya akan dijadikan sebagai barang bukti, sebelum beralih ke tangan kedua.
“Ini yang kita segel dengan status rumah itu belum terjual, kita mengamankan dan menyegel rumah ini supaya asset ini tidak beralih ke tangan kedua. Selain rumah yang diamankan, ada juga beberapa alat berat dan mobil yang akan dijadikan sebagai barang bukti,” jelas Agung Jayalantara.
Agung juga menjelaskan, modus dari pengembang ini yakni meminjam identitas masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah subsidi, kemudian dijual ke masyarakat yang mampu. “Ini modusnya meminjam identitas masyarakat yang berpenghasilan rendah, kemudian akan dijual ke masyarakat yang mampu. Ini lumayan juga jumlahnya,” ujarnya.
Hingga kini, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah sakti. Agung menyebut, saksi yang sudah diperiksa lebih dari 20 orang. Termasuk jajaran pemilik pengembang, pegawai, pembeli hingga pemilik KTP.
“Kita terus masih dilakukan pemeriksaan beberapa pihak hingga Senin nanti. Belum ada penetapan tersangka, masih penyidikan,” terangnya.
Sementara terkait untuk rumah subsidi yang sudah terjual tidak dilakukan penyitaan. Hanya saja, Kejati Bali nantinya akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ( BP Tapera) untuk skema hukumnya. karena pembayaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah sumbernya APBN. “Yang sudah terjual ini, tidak dilakukan penyitaan. Nanti akan berkoordinasi kembali dengan BP Tapera,” tutupnya. (Nyoman Yudha/balipost)
