Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Banjarangkan, Rabu (26/2). (BP/Gik)

SEMARAPURA, BALIPOST.com – Agenda efisiensi dari pemerintah pusat, kian disikapi serius Bupati Klungkung I Made Satria. Mengawali tugasnya sebagai Bupati Klungkung usai mengikuti agenda retreat, I Made Satria mulai menekankan agar segala bentuk kegiatan seremonial dapat ditekan. Selain itu, dia juga menekankan akan tetap menerapkan manajemen pemerintahan yang transparan, sesuai harapan masyarakat.

Hal itu disampaikan Bupati Satria dalam agenda Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Banjarangkan, Rabu (26/2).

Baca juga:  Gubernur Koster Dampingi Menhub Tinjau Proyek Pelabuhan Sanur dan Terminal VVIP Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan ini, turut dihadiri oleh Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom dan Anggota DPRD Dapil Banjarangkan I Wayan Buda Parwata dan I Wayan Regeg, Camat Banjarangkan Dewa Gede Aswin dan Kepala OPD lainnya.

Bupati Made Satria mengawali pernyataan perdananya sebagai kepala daerah dengan menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat, sehingga I Made Satria dan Tjokorda Gde Surya Putra bisa terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Klungkung peri. Pihaknya mengaku di era kepemimpinannya akan menerapkan manajemen pemerintah yang terbuka dan transparan.

Baca juga:  Eksekusi Bangunan di Tanah Negara, Satpol PP Gianyar Koordinasi dengan Pemprov Bali

“Sekarang sudah saatnya untuk bersama-sama membangun Klungkung, khususnya Kecamatan Banjarangkan. Masih banyak program dari pemerintah sebelumnya yang masih bisa dilanjutkan, namun banyak hal pula yang perlu diperbaiki dan optimalkan,” ujar Bupati Made Satria.

Lebih lanjut, pihaknya mengatakan dengan adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, ke depan mau tidak mau semua pihak harus meng-upgrade dan mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah. Agar bisa menjadi sumber pendapatan untuk mendanai program-program yang ada di desa, kecamatan dan kabupaten.

Baca juga:  292 WNI Ditunda Keluar Indonesia

“Saya minta semua kegiatan yang bersifat seremonial agar ditekan dan diminimalkan. Jangan berpikir formalitas dan seremonial, namun harus kerja nyata,” tegasnya. (Bagiarta/Balipost)

BAGIKAN