DENPASAR, BALIPOST.com – Presiden Prabowo Senin lalu meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Namun, kehadiran Danantara di tengah upaya efisiensi anggaran banyak dikritisi oleh pengamat ekonomi Bali. Danantara akan sukses jika Presiden mampu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat (trust) bebas korupsi dan dikelola dengan profesional. Sebaliknya, Danantara bisa bangkrut jika pemerintah gagal menjaga trust rakyat.
Hal itu diungkapkan pengamat ekonomi, Viraguna Bagoes Oka, pengamat ekonomi dari Undiknas Prof. Ida Bagus Raka Suardana dan pengamat ekonomi dari Unwar Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa pada acara Dialog Merah Putih, di Warung Bali Coffee Jl. Vetaran 63 Denpasar, Rabu (26/2).
Pengamat Ekonomi Viraguna Bagus Oka mengungkapkan, Danantara adalah ide sangat visioner yakni ingin bergerak seperti Temasek di Singapura. Dari segi ide sangat bagus namun akan banyak menghadapi tantangan sebagai super holding BUMN.
Disebut demikian karena dilakukan di tengah APBN kita tertekan dan beban bunga utang luar negeri yang mencapai Rp500 triliun/tahun. Belum lagi tingkat kebocoran dan praktik korupsi yang banyak bermunculan. Hal ini akan mengganjal dan menjadi tantangan pemerintah dalam menumbuhkan trust kepada masyarakat.
Viraguna mengatakan, saat ini masyarakat kita telanjur banyak dikecewakan oleh praktik penyelewengan anggaran alias korupsi dan penegakkan hukum kita masih sangat lemah. Makanya dia menilai menjaga trust masyarakat ini sangat penting.
Selain itu Danantara harus dikelola oleh SDM berkualitas dan jujur serta memiliki semangat nasionalisme demi kemajuan negara.
Akademisi Undiknas Prof. Ida Bagus Raka Suardana bahkan menilai masyarakat kita saat ini sedang memerlukan komitmen yang kuat pemerintah dalam mengelola anggaran. Sebab selama ini kasus besar tak diselesaikan dengan baik karena penegakan hukum kita masih sangat lemah.
Selain itu diperlukan metode sosialisasi yang tuntas, baik dan benar. Buktinya, selama ini ketika diributkan barulah pemerintah sibuk menjelaskan secara detail.
Prof. Raka mengatakan begitu Danantara diluncurkan, indek harga saham gabungan terkoreksi menurun. Ini artinya sejak awal pemerintah harusnya menumbuhkan trust agar semua komponen rakyat memahami secara utuh.
Bagi dia, Danantara ide yang bagus dan untuk program jangka menengah dan jangka panjang. Hanya saja harus dibedakan kelahiran Danantara dengan Temasek. Temasek didirikan dari kelebihan dana pemerintah Singapura, sedangkan Danantara diluncurkan saat kita defisit APBN dan dengan melakukan efsisiensi. Makanya dia khawatir jika kepercayaan masyarakat turun, dia yakin Danantara bisa gagal total. Apalagi di BUMN sekarang banyak mencuat kasus korupsi dan penegakkan hukum kita sangat lambat.
Putu Suyatna Yasa membeberkan bahwa tingkat kebocoran anggaran kita tahun ini naik menjadi 40 persen dari angka 30 persen. Ini artinya bahwa di sana-sini masih ada penyelewengan anggaran. Nah, jika Danantara dikelola dengan baik, dia yakin akan mampu menumbuhkan trust rakyat, maka Danantara akan sukses. Namun, sebaliknya jika Danantara juga menjadi ajang atau lahan korupsi, dan trust turun maka Danantara akan gagal total.
Dia mengakui selama ini di masyarakat kita masih berkembang budaya korup dan budaya boros. Ditambah lagi penegakan hukum yang sangat parah. Presiden harus tegas menjalankan penegakan hukum dan Danantara mesti dikelola SDM berintegritas.
Bagi Bali, Danantara ini bisa diarahkan untuk membantu pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan Bali menuju Bali yang maju. Di sinilah diperlukan hubungan sinergis kepala daerah dengan pemerintah pusat.
Ketiga narasumber juga membahas soal dampak efisiensi anggaran bagi Bali. Mereka menilai APBD Bali akan berdampak terutama sektor belanja pemerintah.
Prof. IB Raka menilai 15-20 persen APBD Bali berupa DAK dan DAU dari pusat. Daya beli rakyat akan stagnan bahkan turun, UMKM Bali dipastikan berdampak karena jumlah uang yang dibelanjakan juga berkurang.
Putu Ngurah Suyatna Yasa membeberkan kredit macet pun akan membengkak yang pada tahun ini mencapai angka 2,19 persen. Di sinilah diperlukan pemimpin Bali kreatif dan inovatif menggali penerimaan daerah seperti mengoptimalkan Pungutan Wisatawan Asing (PWA).
Viraguna Bagoes Oka menyarankankan sebaiknya Bali melobi ke pusat agar Bali mengelola Visa on Arrival. Jika dua hal ini dilakukan, Bali bisa menambah cuan Rp15-20 triliun lebih. Dengan demikian terwujud kemandirian ekonomi Bali. (Made Sueca/balipost)
