DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi Bali ternyata sudah menerima surat rekomendasi terkait tuntutan Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali saat melakukan Aksi Damai pertama pada 6 Januari 2025. Hal ini diungkap oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bali, IGW Samsi Gunarta saat ikut menerima aksi damai kedua forum ini, di Wantilan DPRD Bali, Selasa (25/2).
Samsi mengatakan bahwa DPRD Bali telah memberikan rekomendasi kepada Gubernur Bali terkait yang harus dilakukan terhadap tuntutan Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali. Rekomendasi tersebut pun telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Bali. Salah satunya sudah mengirimkan surat kepada Polda Bali, terkait mana saja aplikasi kendaraan online yang resmi beroperasi di Bali.
Terkait kendaraan online ngetem (antre) sembarangan di wilayah desa adat, Samsi menegaskan mereka boleh diusir. Apalagi, membuat kemacetan di jalan desa adat.
Samsi menyebut desa adat memiliki wewenang terkait wilayahnya, sehingga desa adat bisa membuat pararem sebagai dasar pengusiran kendaraan online yang ngetem sembarangan. Sebab, kendaraan dengan aplikasi seharusnya tidak perlu ngantre mencari penumpang, karena mereka berbasis aplikasi.
“Desa adat kan punya wewidangan dan punya petugas, sekarang memikirkan pararem, misalnya tidak boleh berhenti di pinggir jalan. Jadi bikin aturannya, nanti minta tolong misalnya Dinas Perhubungan untuk rambu larangan parkir, bisa itu dilakukan,” ujar Samsi.
Jika takut melaporkan, Samsi menyarankan bisa meminta bantuan ke petugas. Namun, dalam pengusiran tersebut harus jelas dan tidak boleh anarkis, serta mengedepankan adat budaya Bali.
Samsi mengingatkan bahwa Bali memiliki Pergub Nomor 2 Tahun 2020 untuk membuat pangkalan. Oleh karena itu, pihaknya mendorong driver pariwisata Bali segera membuat pangkalan agar bisnis yang dijalankan bisa berjalan dengan legal.
Disarankan, pangkalan dibuat bekerja sama dengan vendor dan pihak desa adat. Sehingga, tidak terjadi perebutan penumpang antara yang resmi dengan tidak resmi.
Paling penting bisa saling melindungi, terutama melindungi para penumpang. “Semuanya harus resmi dan berbadan hukum, dan yang tidak berbadan hukum saya laporkan kepada Polda Bali tidak boleh beroperasi,” tegasnya. (Ketut Winata/balipost)
