SINGARAJA, BALIPOST.com – Ratusan Krama Adat dari Dadia Agung Pasek Gelgel Jero Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng melakukan aksi damai ke Kantor Perbekel Desa Sudaji pada Kamis (6/3) pagi. Mereka menuntut, Perbekel Desa Sudaji, Made Ngurah Fajar Kurniawan mundur dari jabatannya.
Aksi krama diawali dengan long march dari Dadia Agung Sudaji menuju ke kantor Desa. Mereka juga membawa sejumlah spanduk dan memasang baliho berisi berbagai tulisan, bentuk tuntutannya kepada Perbekel, BPD hingga LPM Desa Sudaji. Aksi itupun mendapat kawalan ketat dari pihak kepolisian.
Salah satu perwakilan warga Gede Arta Yasa mengatakan, aksi unjuk rasa ini dilakukan karena adanya intervensi terhadap desa adat setempat oleh Desa Dinas. Selain itu, beberapa oknum dari desa dinas juga kerap mencampuri urusan adat yang ada.
Beberapa oknum yang didalamnya disebut berisi Kepala Desa, Ketua BPD, dan Ketua LPM, diduga hendak menguasai desa adat dengan mencalonkan salah dari ketiganya untuk menjadi Bendesa Adat.
“Ini berawal dari ngadegang Kelian Desa. Dari pihak sebelah yang dicalonkan ingin menjadi bendesa ketua BPD. Logikanya dia ingin menguasai desa adat dan dinas. Kenapa desa adat dilirik, kemungkinan karena ada LPD, dengan aset cukup besar,” jelas Arta Yasa.
Yasa menyebut, aksi unjuk rasa ini muncul karena adanya kejadian pada saat Hari Tilem di Pura Dalem setempat beberapa waktu lalu. Salah satu pengurus adat setempat disebut dicaci maki.
Sehingga hal itu, menyulut unjuk rasa ratusan warga dari Dadia Agung Pasek Gel-Gel Sudaji.
Dalam aksi tersebut, masyarakat menuntut agar Perbekel Desa Sudaji mundur dari jabatannya. Warga juga disebut akan bersurat ke Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra untuk ikut membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Nanti upaya hukumnya, bersurat resmi ke Bupati tembusan ke Kejaksaan ke Kepolisian untuk segera menyidik, atas permintaan krama Sudaji didukung oleh petisi,” imbuhnya.
Sementara, Perbekel Sudaji I Made Ngurah Fajar Kurnia mengatakan jika keberadaan Perbekel bisa diikutkan jika ada permasalahan di desa adat yang belum terselesaikan. Penyelesaiannya dilakukan dengan Sipandu Beradat, bersama pihak Babinsa, Babinkamtibmas, Pecalang, Hansip serta tokoh masyarakat setempat.
“Kita sempat undang untuk mediasi. Namun mereka tidak hadir. Setelah dilakukan koodinasi ulang, mereka ngotot ke MDA. Padahal apa yang menjadi permsalahan di desa kita sudah sampaikan,” imbuhnya.
Ia mengaku, siap untuk meminta maaf, seperti halnya tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat dalam aksi unjuk rasa tersebut. “Hasil pertemuan menekan perbekel meminta maaf dan tidak melakukan intervensi ke desa adat. Kita terima, kita siap disalahkan,” tandasnya. (Nyoman Yudha/Balipost)
