MANGUPURA, BALIPOST.com – Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta mengingatkan jajaran birokrasi di Kabupaten Badung agar mampu menerjemahkan dan menjalankan program kebijakan yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Badung. Bahkan, pihaknya tidak akan segan-segan melakukan rotasi jika ada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai lamban dalam bekerja.
Wabup dengan sapaan akrab Gus Bota menegaskan, di awal masa pemerintahan bersama Bupati I Wayan Adi Arnawa, berbagai program kemasyarakatan telah diluncurkan, seperti bantuan hari raya dan program lainnya yang terangkum dalam konsep Sapta Kriya Adicipta. Ia menegaskan, bahwa seluruh pimpinan OPD dan jajaran wajib mengawal dan menjalankan program kebijakan Sapta Kriya Adicipta dengan baik demi mewujudkan masyarakat Badung yang bahagia dan sejahtera. “Jika ada pimpinan OPD yang tidak mampu menerjemahkan kebijakan dan program pemerintah, mohon maaf, silakan mundur,” ujar Gus Bota, Selasa (18/3).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya bersama bupati tengah melakukan evaluasi terhadap kinerja para pimpinan OPD. Jika ditemukan adanya ketidakmampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, maka tindakan tegas akan segera diambil. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa jajaran birokrat Badung benar-benar terdiri dari individu yang bekerja keras dan berdedikasi tinggi untuk kemajuan daerah.
Menurutnya, birokrasi yang efektif dan responsif adalah kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Badung. Oleh karena itu, diperlukan tim yang solid dan terdiri dari orang-orang yang memiliki komitmen tinggi dalam bekerja serta mengabdi kepada masyarakat. “Kami butuh tim yang kuat, yang benar-benar bekerja demi masyarakat Badung, bukan hanya sekadar mengisi jabatan tanpa kinerja yang jelas,” tambahnya.
Ia berharap, dengan adanya evaluasi ini, seluruh jajaran birokrasi di Kabupaten Badung dapat semakin meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan rotasi dan mutasi akan tetap diberlakukan sebagai bagian dari upaya memastikan efektivitas pemerintahan di Badung. (Parwata/balipost)
