MANGUPURA, BALIPOST.com – Masalah sampah dan kemacetan yang masih membelit Bali, khususnya di Kabupaten Badung, menjadi perhatian serius Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Badung. Dua persoalan krusial ini dinilai bisa berdampak negatif terhadap keberlanjutan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Ketua Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) Hipmi Badung, Ketut Bijaya Negara, menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi konkret. Dalam Rapat Kerja Cabang (Rakercab) sekaligus pelantikan pengurus baru Hipmi Badung, Sabtu (22/3), ia mengungkapkan bahwa keterlibatan pihak swasta bisa menjadi kunci dalam penanganan sampah.
“Kami akan tetap bersinergi dengan pemerintah, baik dalam program kerja maupun tindakan nyata. Untuk penanganan sampah, saya sempat bertemu dengan investor yang tertarik mengelola sampah di TPA Suwung. Kalau swasta dilibatkan secara serius, saya yakin pengelolaan sampah bisa lebih baik dan profesional,” ujar Bijaya Negara di Balai Budaya Giri Nata Mandala.
Menurutnya, sinergi antara swasta dan pemerintah sangat penting. Pemerintah daerah dapat fokus pada pembuatan regulasi pendukung, sementara pelaku usaha bertanggung jawab dalam pengelolaan teknis. “Swasta tentu ingin menciptakan sesuatu yang baik sekaligus menghasilkan profit. Pemerintah bisa mendorong dari sisi kebijakan, seperti sistem pemilahan sampah, sementara pengolahan lebih lanjut diserahkan kepada pihak yang memang kompeten,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa masalah sampah dan kemacetan adalah persoalan global yang harus segera diatasi. Jika tidak, potensi pariwisata Badung sebagai destinasi unggulan akan mengalami penurunan. “Selama ini, sampah, kemacetan, dan keamanan menjadi isu utama yang mempengaruhi kenyamanan wisatawan. Jika sampah bisa dikelola secara mandiri dan kemacetan teratasi, maka sektor pariwisata akan tetap menjadi primadona,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Bijaya Negara juga mengapresiasi dukungan Bupati Badung yang terus memperkuat sektor pariwisata dengan visi pembangunan berkelanjutan. Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan arahan yang jelas terkait pengelolaan pariwisata, termasuk penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung lingkungan bersih serta lalu lintas yang tertib.
“Pariwisata yang berkelanjutan sangat bergantung pada kenyamanan dan keamanan. Jika tiga masalah utama, yakni sampah, kemacetan, dan keamanan, dapat dipecahkan, maka saya yakin pariwisata Badung akan tetap berjaya,” tutupnya. (Parwata/balipost)
