Beberapa petugas siaga di atas kapal untuk proses bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Benoa, Denpasar. (BP/eka)

DENPASAR, BALIPOST.com – Pengenaan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia sebesar 32 persen, menghadirkan tantangan nyata bagi ekspor Bali.

Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa (FEB Unwar), Dr. Ida Bagus Agung Dharmanegara, SE.,M.Si., kebijakan ini berpotensi melemahkan daya saing produk Indonesia di pasar AS, yang merupakan salah satu mitra dagang utama. Produk unggulan seperti tekstil, alas kaki, elektronik, hasil perikanan, dan kerajinan tangan, yang selama ini menjadi sumber devisa utama berisiko mengalami penurunan permintaan akibat kenaikan harga jual yang dipicu oleh tarif impor yang lebih tinggi.

Dikatakan, penurunan ekspor tidak hanya mengurangi penerimaan negara, tetapi juga berpotensi mengancam lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, terutama bagi sektor manufaktur serta UMKM berbasis ekspor.

Selain itu, kebijakan proteksionis ini menambah ketidakpastian global yang dapat menurunkan investasi asing, memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendorong inflasi akibat meningkatnya biaya impor bahan baku.

Agung Dharmanegara mengatakan bahwa dampak lebih spesifik dirasakan oleh Bali, yang perekonomiannya sangat bergantung pada sektor pariwisata dan industri kreatif.

Baca juga:  Operator Jual Puluhan Bus untuk Gaji Karyawan, Koster Sebut Trans Metro Dewata Secepatnya Dioperasikan Kembali

Sebagai destinasi wisata dunia dan pusat produksi kerajinan khas, Bali mengekspor berbagai produk budaya ke AS, seperti perhiasan, furnitur, dan tekstil tradisional. Kebijakan tarif ini dapat menekan permintaan produk-produk tersebut dan berisiko menurunkan jumlah wisatawan asal AS, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal.

Untuk mengatasi tantangan ini, Dharmanegara menyarankan agar Pemerintah Indonesia menerapkan strategi yang adaptif.

Pertama, diversifikasi pasar ekspor harus diprioritaskan agar ketergantungan terhadap satu negara dapat dikurangi.

Kedua, penguatan sektor industri dalam negeri melalui peningkatan efisiensi produksi, inovasi, dan pemberian insentif kepada pelaku usaha menjadi langkah penting dalam menjaga daya saing produk Indonesia. Ketiga, diplomasi ekonomi dan perdagangan harus diperkuat, baik melalui forum multilateral maupun perjanjian bilateral, guna mencari solusi yang menguntungkan bagi ekspor nasional.

“Khusus untuk Bali, pemerintah perlu memperluas akses pasar digital bagi produk lokal dan memperkuat promosi pariwisata ke negara-negara alternatif seperti Tiongkok, India, Australia, dan negara-negara Eropa. Mendorong UMKM untuk memanfaatkan platform perdagangan digital global juga menjadi strategi kunci dalam mempertahankan ekspor meskipun menghadapi hambatan tarif di pasar internasional,” ujarnya, Jumat (4/4).

Baca juga:  Banjir Bandang Terjang Jembrana, Arus Lalin Lumpuh dan Warga Mengungsi

Sementara itu, Akademisi Unhi Denpasar yang juga Ketua Kerthi Bali Research Center, I Putu Fery Karyada mengatakan jika dilihat dari 10 barang ekspor RI ke AS yang terkena dampak tarif, terdapat beberapa produk yang mungkin berdampak bagi industri di Bali terutama produk kreatif pakaian dan asesoris.

Sehingga, Pemerintah Provinsi Bali perlu langkah cepat dalam merealisasikan kebijakan Transformasi Ekonomi Bali yang telah ditetapkan sejak tahun 2021. Kondisi ini seharusnya dapat menjadi momentum dalam akselerasi kebijakan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali.

Menurutnya, apabila ekspor terhambat, industri bisa berfokus pada penguatan pasar dalam negeri dan memperkuat konsumsi produk lokal. Pemerintah Provinsi Bali juga harus terus menyuarakan kebijakan tentang bangga terhadap produk lokal.

Selain itu, dalam skala global, Indonesia tetap bisa ikut terlibat dengan meningkatkan diversifikasi, inovasi dan kualitas produk. “Kita juga dapat mencari negara selain Amerika, terutama negara yang terlibat dalam BRICS. Perang tarif ini tidak bisa dihindari, sehingga kebijakan terkait penyelamatan industri dan kemandirian bangsa harus segera direalisasikan,” tegasnya.

Baca juga:  Isu Janji Bebas Terdakwa Korupsi Masker Beredar, Pengadilan Tipikor Klarifikasi

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai ekspor kumulatif pada periode Januari-Desember 2024 tercatat sebesar 634.496.917 dolar AS, naik 9,23% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sementara data Januari 2025, ekspor barang Provinsi Bali ke luar negeri tercatat turun 5,74 persen secara month to month (m-to-m), dari US$ 51.937.123 pada bulan Desember 2024 menjadi US$ 48.957.789 pada bulan Januari 2025. Bila dibandingkan dengan bulan Januari 2024 atau secara year on year (y-on-y), nilai ekspor Bali bulan Januari 2025 tercatat turun 25,53 persen.

Untuk tujuan ekspor Bali, Amerika Serikat menduduki posisi pertama dengan jumlah 16,84 juta dolar AS. Disusul Tiongkok 6,63 juta dolar AS, Australia 3,04 juta, dan Prancis 2,28 juta. (Ketut Winata/balipost)

BAGIKAN