DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya menata pariwisata di daerah ini agar tetap menjadi destinasi unggulan, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di antaranya melalui perda hingga Surat Edaran Gubernur Bali. Termasuk SE No 9 tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah dan SE Nomor 04 Tahun 2025 soal Tatanan Baru Wisatawan Mancanegara di Bali.
Kalangan pariwisata mendesak agar masalah sampah sudah tuntas di Bali secepatnya paling tidak dalam waktu tiga tahun.
Ketua DPD Indonesian Hotel General Manager Association Bali, Agus Made Yoga Iswara di acara Dialog Merah Putih dengan tema “Menata Pariwisata Bali” di Warung Bali Coffee Jalan Veteran 63 Denpasar, Rabu (9/4) mendukung untuk menata pariwisata Bali.
Kebijakan pemerintah ini adalah panglima utamanya karena ada tata kelolanya, low enforcement, pengimplementasiannya kemudian selanjutnya dalam monitoring.
Ia mencontohkan terkait masalah sampah harus cepat dituntaskan.
Dengan aturan yang ada diharapkan Bali bisa menyelesaikannya agar tidak menjadi PR di beberapa generasi mendatang. Bagaimana terselesaikan.
Pengamat pariwisata dan ekonomi senior, Panudiana Khun menekankan, perkembangan pariwisata di Bali memang agak semrawut dari mulai tata ruang, perizinan, kemacetan, sampah dan mulai keributan warga negara asing.Makanya dia setuju pariwisata di Bali perlu ditata.
Ia pun menilai aturan lewat SE Gubernur bagus dalam upaya mencoba untuk menata Bali supaya bersih. Tetapi ia menekankan, siapa yang mengawasi perda atau SE Gubernur itu di lapangan. Karena Bali bukan untuk sekarang saja, tetapi untuk anak cucu 1.000 tahun ke depan.
Terkait isu vila ilegal, Gede Hendrawan, Ketua Bali Villa Association mengatakan sedikit terkendala terutama data jumlah vila karena setiap instansi memiliki data berbeda.
Para pelaku pariwisata ini juga sepakat Bali segera berbenah dalam hal kebersihan dan penanganan sampah, kemacetan secepatnya untuk dijadikan promosi bagi calon wisatawan. (Suardika/bisnisbali)
