BANGLI, BALIPOST.com – Proposal yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bangli terkait permohonan dana siap pakai (DSP) untuk relokasi korban bencana banjir dan tanah longsor di Kintamani, mulai ditindaklanjuti pemerintah pusat. Pada Jumat (10/3), tim dari BNPB turun langsung ke lokasi bencana untuk melakukan survey lokasi serta verifikasi awal atas kegiatan yang diusulkan Pemkab Bangli.
Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bangli Ketut Agus Sutapa Minggu (12/3) mengatakan lokasi bencana yang dikunjungi langsung oleh tim dari BNPB yakni di lokasi tanah longsor di Banjar Bantas Desa Songan dan di lokasi banjir di Toya Mampeh, Desa Batur. Dalam kunjungan tersebut tim melakukan peninjuan terhadap kegiatan pembersihan lingkungan pascabencana, lokasi yang akan diusulkan sebagai permukiman baru bagi korban longsor, serta memastikan kesiapan warga yang akan direlokasi.
Dijelaskan Agus Sutapa, sebagaimana proposal yang diajukan, RAB yang diusulkan nilainya hampir Rp 4 miliar. Usulan biaya tersebut meliputi anggaran pembukaan lahan hutan, perataan lahan, akses jalan dan pembangunan rumah sebanyak 76 KK di dua lokasi. Rinciannya 50 KK di wilayah Desa Batur Selatan dan 26 KK di wilayah banjar Serongga Desa Songan. “Karena masa transisi lama, warga di pengungsian ini kan rentan sakit, itu juga kita mintakan biaya kesehatan,” jelasnya.Lanjut dikatakannya, setelah proses relokasi selesai, nantinya rumah warga korban bencana alam di Banjar Bantas akan diratakan untuk kemudian dijadikan lahan pertanian warga. Sementara yang akan dijadikan pengganti/ditukar guling dengan lahan hutan di Serongga adalah lahan pertanian warga yang telah tergerus longsor. “Jadi mereka (warga Bantas) nanti bermukim di Serongga, sementara lahan pertaniannya di tempat pemukiman mereka sekarang,” kata Agus. (Dayu Swasrina/balipost)
