MATARAM, BALIPOST.com – Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menegaskan bahwa pihaknya akan dan harus hadir dalam pengembangan koperasi dan UKM (KUKM) di kawasan pariwisata Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
“Pemerintah hadir dalam hal pelatihan dan pembiayaan. Dilatih tanpa pembiayaan akan sia-sia, begitu juga pembiayaan tanpa pelatihan takkan menghasilkan apa-apa. Selanjutnya, pemasaran dari produk yang dihasilkan juga harus dipikirkan”, kata Puspayoga pada acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM KUKM di Kota Mataram, NTB, Senin (13/3).
Pelatihan yang diikuti sekitar 650 orang tersebut meliputi pemasyarakatan kewirausahaan, pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat nelayan dan perempuan, pelatihan perkoperasian bagi SDM koperasi, pelatihan kompetensi manajemen dan pariwisata bagi pemandu wisata, pelatihan pengelola tempat praktek ketrampilan usaha (TPKU), dan pelatihan vocational pada daerah tertinggal.
Di acara yang juga dihadiri Gubernur NTB Zainul Majdi, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, dan Wakil Ketua DPD RI Farouq Muhammad, Puspayoga menjelaskan bahwa bila pariwisata di satu wilayah berkembang, maka otomatis kinerja UKM akan meningkat dan akan menghasilkan koperasi yang bagus. “Kita harus memberikan pelatihan manajemen wisata yang baik, seperti membangun kuliner dan ekonomi kreatif, agar wisatawan yang datang bisa nyaman dan betah”, tandas Menkop.
Selain itu, lanjut Puspayoga, selain akan memberikan pelatihan, pihaknya juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar Mandalika agar bisa menerima dampak yang terjadi dari pengembangan pariwisata. “Dampak positifnya adalah ekonomi masyarakat bisa berkembang, pengangguran menurun, kesejahteraan meningkat. Dampak negatifnya diantaranya masuknya budaya luar dan peredaran narkoba. Ini yang harus kita beri pemahaman agar bisa mengantisipasi ekses negatif”, tegas Puspayoga.
Yang pasti, kata Menkop, salah satu tugas kementerian yang dipimpinnya adalah meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia. “Saat ini, rasio kewirausahaan berdasarkan data BPS meningkat dari 1,65% menjadi 3,31%. Melampui dari target nasional sebesar 2%. Tentu saja hal itu harus terus dijadikan sebagai semangat untuk menambah jumlah wirausaha di Indonesia”, imbuh Puspayoga.
Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur NTB Zainul Majdi menyambut baik adanya pelatihan yang diinisiasi Kemenkop dan UKM tersebut. Pasalnya, masyarakatnya ingin menjadi pelaku usaha yang baik dan sukses. Sehingga, butuh pelatihan dan pemahaman bagaimana menjadi wirausaha yang baik dan tangguh. “Saya juga berharap, pelatihan ini juga bisa meningkatkan kualitas koperasi dan UKM yang ada di NTB”, kata Gubernur NTB.
Di samping itu, Gubernur NTB juga mengungkapkan bahwa agenda pengembangan ekonomi masyarakat NTB adalah memastikan proses pembangunan itu mampu menciptakan KUKM sebagai aktor utama. “Karena, saat ini, ketika ritel moderen masuk maka terjadi perubahan aktor ekonomi. Ekonomi memang tumbuh, konsumsi meningkat, tapi yang terjadi di bawah adalah perubahan aktor ekonomi, dari KUKM ke pemodal besar. Kita harus tetap memastikan bahwa aktor utama ekonomi tetap di tangan KUKM. Sehingga, mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan dengan menciptakan pemerataan kesejahteraan”, tukas Zainul Majdi.
Wakil Ketua DPD RI Farouq Muhammad sepakat dengan Gubernur NTB bahwa pertumbuhan ekonomi di NTB memang meningkat terus, tapi ada sedikit masalah karena transformasi tidak sampai ke bawah. “Oleh karena itu, pihak perbankan harus hadir untuk membantu permodalan KUKM di NTB. Pasalnya, di NTB masih banyak rentenir beroperasi:, ungkap Farouq.
Fokus Pelatihan
Usai acara, Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM Prakoso BS menyatakan bahwa ada beberapa fokus yang dituju dari pelatihan ini. Diantaranya, kewirausahaan yang terkait dengan pariwisata, karena NTB (Lombok) merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia. “Misalnya, pelatihan untuk mengelola desa wisata dan juga pemandu wisata yang ada di Lombok. Bukan kurang, tetapi akan kita tingkatkan kapasitas SDM-nya”, kata Prakoso.
Selain itu, lanjut Prakoso, pelatihan ini juga menyasar nelayan dan perempuan agar mereka bisa mengelola hasil laut hingga memiliki nilai tambah di pasaran. “Sehingga, ketika terjadi angin Barat mereka tidak melaut, bisa melakukan kegiatan anyaman, kerajinan-kerajinan, souvenir, makanan, dan sebagainya. Pelatihan perkoperasian juga sangat diperlukan bagi mereka. Diharapkan, usaha mikro dan kecil yang sudah kuat agar bergabung dalam satu wadah koperasi. Karena, idealnya itu adalah anggota koperasi merupakan wirausaha agar koperasi cepat maju dan berkembang”, tandas Prakoso.
Pelatihan vocational di daerah tertinggal di NTB pun menjadi target strategis Kemenkop dan UKM. “TPKU-TPKU yang sudah ada di NTB juga jangan sekadar sebagai tempat latihan atau praktek saja, tapi juga harus mulai melihat dari segi bisnisnya. Misalnya, pelajar SMA dilatih di TPKU, kemudian ketika lulus SMA atau SMK bisa mengembangkannya di tengah masyarakat sebagai satu unit bisnis yang bisa menghasilkan ekonomi”, pungkas Prakoso. (Nikson/balipost)
