SINGARAJA, BALIPOST.com – Alat mesin pertanian (alsintan) yang digelontorkan pemerintah pusat untuk mendukung program swasembada pangan, dampaknya belum dirasakan petani. Biaya operasional yang dikeluarkan setiap musimnya tidak ada perubahan. Bahkan, belakangan justru meningkat.
Salah seorang petani di Subak Celuk Tungulun, Desa Tukadmungga, Buleleng, Nyoman Raka menuturkan sejak beberapa tahun belakangan, profesinya tak lagi menjanjikan. Hasil yang didapatkan tak lagi mampu memberikan harapan untuk menopang hidup. “Sekarang sulit jadi petani. Tidak ada harapan,” ujarnya, Kamis (16/3).
Ditengah situasi demikian, sambung dia pemerintah telah memberikan bantuan kepada subak berupa alsintan, salah satunya traktor. Awalnya, hal itu disambut antusias lantaran dinilai mampu meringankan beban. Namun, dalam perjalanannya, dampak dari itu belum dirasakan. Biaya operasional yang dikeluarkan petani untuk pengolahan tanah tetap tergolong besar, sekitar Rp 25 ribu per are. “Biaya cukup mahal. Kadang harus nyari hutang dulu. Untuk traktor yang di dapat, sekarang tidak ada yang mengoperasikan,” ungkapnya.
Lanjut petani paruh baya ini, selain pengolahan tanah, biaya besar juga dikeluarkan untuk pembelian obat hama maupun tanaman liar yang jenisnya cukup banyak. Begitu juga dengan upah penanaman. “Sekarang satu obat tak mempan untuk basmi berbagai hama. Harus satu-satu. Jadinya banyak keluar biaya. Kalau misalnya seluruh pekerjaan dicarikan buruh, lima ribu tak dapat untung,” keluhnya.
Keluhan serupa juga disampaikan petani di Subak Kubu Gembong, Desa Tukadmungga, Ketut Sudiarta. Bantuan tersebut belum dirasakan memberikan imbas pada profesinya. “Ada bantuan sama tidak, sama saja. Tidak ada perubahan. Biaya bertani tetap tinggi,” ungkapnya. (sosiawan/balipost)
