JAKARTA, BALIPOST.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur untuk memperlancar mobilitas warga dan lalu lintas barang di Jakarta. Sehingga Ibukota menjadi kota jasa yang handal dan kompetitif. Demikian dikatakan Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Eddy Kuntadi saat Rapim Kadin DKI Jakarta, Selasa (21/3).
Hadir dalam pembukaan Rapim Kadin DKI Jakarta antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Ketua Umum Kadin Pusat Rosan Roslaini serta ratusan anggota Kadin DKI Jakarta.
Menurut Eddy, DKI Jakarta memeliki enam proyek infrastruktur yang sudah mulai dibangun secara bertahap sejak 2013 lalu. Secara total invesrasi yang diperlukan sekitar Rp 442 triliun. Proyek infrastruktur tersebut antara lain pembangunan Mass Rapit Transit (MRT) dengab total investasi Rp 103 triliun yang terdiri dari tahap pertama antara Lebak Bulus hingga Bundaran HI dengan nilai Rp 23 triliun, dan ruas Balaraja hingga Cikarang dengan investasi sekitar Rp 70 – 80 triliun.
Kemudian, kata Eddy, juga ada investasi pembangunan enam ruas jalan tol sepanjang 75 km dengan investasi antara Rp 40 – 45 triliun. Selain itu, juga ada pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Jakarta dengan investasi mencapai Rp 200 triliun. “Proyek ini mencegah kawasan pesisir Jakarta tenggelam oleh air laut akibat turunnya permukaan tanah di Jakarta,” kata Eddy.Pipanisasi
Eddy mengatakan, penyediaan air minum melalui pembangunan pipanisasi Jatiluhur senilai Rp 4 triliun. “Proyek Sistem Penyediaan Air Baku Jatiluhur, akan dibangun untuk meningkatkan ketersediaan air baku di Jakarta,” jelasnya.
Proyek yang tidak kalah besar volumenya yaitu pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Ali Sadikin di Marunda dengan total investasi Rp 50 triliun. Sementara proyek terakhir yaitu pembangunan Pengelolaan Air Limbah (Sewage) dari 2,2 persen menjadi 22,5 persen dengan nilai investasi Rp 40 triliun.
Sementara itu, ketiga menteri berharap para pengusaha di DKI Jakarta dapat berperan aktif dalam proses pembangunan di Ibukota. Khususnya di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, perdagangan dan industri sesuai program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Pusat maupun Pemprov DKI Jakarta.
Menteri PUPR mengatakan, peran swasta nasional maupun asing saat ini makin dibutuhkan dalam pembangunan perekonomian nasional maupun pembangunan di Pemprov DKI Jakarta. Hal ini terbukti, sebagian besar proyek pembangunan infrastruktur dan perumahan dilaksanakan oleh swasta, demikian juga proses perdagangan dan investasi industri. (Nikson/balipost)
