MANGUPURA, BALIPOST.com – Untuk mengembangkan infrastruktur jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), telah menyusun Indonesia Road Development Plan 2015-2019. Ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Hal tersebut disampaikan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat membuka 15th Road Engineering Association of Asia and Australasia (REAAA) Conference, di Nusa Dua, Rabu (22/3).
Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki menambahkan, konektivitas antar wilayah menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing negara. Dalam Indonesia Road Development Plan 2015-2019, telah disusun program, yang mencakup, antara lain Pembangunan jalan raya baru sepanjang 2.650 km dan jalan tol baru sepanjang 1.000 km.
Selain itu, juga dilakukan pengembangan kapasitas jalan eksisting sepanjang 3.073 km. “Program pembangunan dan pengembangan jalan ini, dilakukan untuk mendukung infrastruktur lainnya seperi bandara, pelabuhan laut, kawasan industri, kawasan berikat, kawasan pariwisata, dan lain-lain,” ungkapnya.
Dikatakannya, seluruh rencana pengembangan yang dimaksud, membutuhkan dana Rp 733 triliun. Dari total biaya tersebut, pemerintah hanya dapat memenuhi 37 persen diantaranya atau sekitar Rp 268 triliun. Sedangkan 27 persen lainnya diharapkan bisa dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan 9 persen lainnya dari BUMN.Adapun kekurangan 27 persen yang masih ada, diharapkan dapat dipenuhi oleh pihak swasta dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). “Kami sudah menerbitkan serangkaian peraturan untuk menumbuhkan iklim investasi, seperti aturan dukungan pemerintah, jaminan pemerintah, fasilitas pajak, termasuk hal yang sering menghambat selama ini yaitu pengadaan tanah,” kata Basuki.
Menurut Basuki, forum konferensi internasional REAAA, merupakan sarana yang tepat dalam rangka para ahli pembangunan jalan berdiskusi dan saling berbagi ide, pengalaman praktis dan teknologi baru, termasuk kebijakan publik terkait investasi jalan. “Saya berharap kita bisa meningkatkan lagi peran KPS di kalangan anggota REAAA, dalam rangka menjawab peluang pembangunan infrastruktur khususnya di kalangan negara berkembang,” harapnya. (Yudi Karnaedi/balipost)
