SINGARAJA, BALIPOST.com – Pemerintah pusat semakin serius menggarap pembangunan shortcut di ruas jalan Singaraja-Bedugul. Kesiapan itu selain dibuktikan dengan pengujian tekstur tanah (sondir) yang akan dibangun shortcut, sekarang Detail Enjenering Desain (DED), Anasilis Dampak Lingkungan (Amdal), dan Studi Larap terus disempurnakan.
Sementara, pemkab sendiri mulai melakukan persiapan dengan mengalokasikan anggaran pembebasan lahan di lokasi shortcut di Desa Wanagiri dan Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada. Diperkirakan, lahan milik warga yang terkena jalur proyek sekitar 3,2 hektar.
Proyek pembangunan shortcut yang masuk wilayah Kabupaten Buleleng itu dipastikan akan mulai dibangun 2018 mendatang. Sejauh ini, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XIII sejauh ini telah melakukan persiapan pelaksanaan proyek. Di tengah persiapan itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Ketut Supartawijaya belakangan semakin intens melakukan komunikasi ke pusat.
Dari koordinasi itu, pusat sudah memastikan shortcut yang masuk wilayah Kabupaten Buleleng digarap lebih awal. Karena medan berat, pemerintah pusat memastikan konstruksi shortcut mulai dari Desa Wanagiri dan Gitgit dibangun dengan teknologi tinggi. Kondisi ini dipastikan berpengaruh terhadap anggaran yang akan diperlukan akan semakin tinggi.Bupati Agus Suradnyana ketika dimintai konfrimasi hasil koordinasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) RI, Rabu (22/3) mengatakan, terkait konstruksi berteknologi tinggi hingga menelan biaya mahal itu sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Semua proses proyek pembangunan shortcut yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat itu sudah berproses sesuai mekanisme yang ada.
Menunggu proses kajian dan dokumen penting lain, saat ini pihaknya mulai mempersiapkan pembebasan dan relokasi lahan yang akan terkena jalur proyek. “Koordinasi dan pendekatan sudah sering kita lakukan dan pada intinya shortcut dibangun tahun depan dan sekarang mulai persiapan dokumen oleh BPJN dan lokasinya titik lima dan enam atau Wanagiri hingga Gitgit,” katanya.
Menunggu persiapan itu, pemerintah daerah diminta untuk mulai mempersiapkan pembahasan dan relokasi lahan yang terkena jalur proyek shortcut. Dari survei yang sudah dilakukan, lokasi shortcut di Wanagiri dan Gitgit lahan yang terkena jalur proyek sekitar 3,3 hektar. Lahan ini milik warga dan saat ini proses pengumpulan dokumen kepemilikan dan syarat lainnya masih dinventarisir.
Selain menginventarisir kepemilikan lahan, pemerintah daerah mempersiapkan usulan alokasi anggaran pembebasan dan relokasi lahan. Rencananya, anggaran ini mulai diusulkan pada pembahasan APBD Perubahan 2017 ini.
Ini dilakukan karena shortcut akan mulai dibangun 2018, sehingga skemanya adalah dua kali anggaran yakni tahap pertama melalui anggaran perubahan APBD 2017 dan tahap dua melalui anggaran APBD Induk 2018. “Pusat sudah melakukan persiapan dan kita juga harus bersiap dan mulai perubahan ini akan kita bahasa pengusulan anggaran pembebasan lahan dan berlanjut ke 2018, sehingga begitu proyek dimulai lahan sudah siap,” jelasnya. (Mudiarta/balipost)
