DENPASAR, BALIPOST.com – Lulusan SMA/SMK diminta berhati-hati dalam memilih perguruan tinggi swasta (PTS) menjelang penerimaan calon mahasiswa baru. Sebab, jika salah memilih, Koordinator Kopertis VIII Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa menegaskan pemerintah tak akan mengakui ijazahnya.
Menurut Dasi Astawa, di wilayah Kopertis VIII terdapat 166 PTS. Rinciannya, di Bali terdapat 60 PTS, NTB (55) dan NTT (51). PTS tersebut dibina dan diawasi oleh Kopertis agar meningkatkan mutu yang ditandai dengan akreditasi.
Dari 166 PTS, kata dia, terbagi dalam 775 program studi dari jenjang D-1 hingga S-3. Yang terkakreditasi A sebanyak enam prodi, di mana di Bali terdapat lima prodi, akreditasi B (241) dan C (315) serta sisanya 193 prodi masih terakreditasi minimum. Sebagian besar yang akreditasi minimum ini, kata dia, karena baru berdiri.
Dari 166 PTS itu, kata Dasi Astawa, baru 40 PTS atau 24 persen yang meraih Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dan belum ada yang meraih akreditasi A. “Yang meraih akreditasi B, baru 13 dan 27 lagi meraih C. Sedangkan 126 PTS lainnya sebagian besar sudah mengajukan akreditasi, tinggal menunggu visitasi,” ujarnya.Menjelang penerimaan calon mahasiswa baru, Koordinator Dasi Astawa mengingatkan masyarakat khususnya lulusan SMA/SMK agar memilih PTS yang resmi yang ditandai dengan izin operasional Kemenristek Dikti dan lembaganya sehat. “Caranya mudah, lihat terakreditasi atau tidak. Jika terakreditasi, cenderung sehat,” ujarnya.
Dasi Astawa juga meminta masyarakat jangan mudah tergiur dengan iming-iming biaya pendidikan murah, apalagi kuliahnya tak jelas. Sebab, jika memilih PTS yang tak berizin, ijazahnya tidak akan diakui oleh pemerintah.
Selama pantauan di Kopertis VIII, Dasi Astawa mengaku belum menemukan PTS tak berizin di Bali, NTB dan NTT. Pihaknya kini sedang intensif mengawasi kelas jauh. “Jika ada masyarakat yang menemukan PTS membuka kelas jauh, silakan difoto dan dikirim ke laman Kopertis VIII agar segara ditindaklanjuti,” katanya. (Made Sueca/balipost)
